Gelar Raker-HUT ke-7, BPKH Komitmen Kelola Dana Haji secara Transparan dan Akuntabel
loading...
BPKH berkomitmen meningkatkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji.
Hal itu merupakan salah satu poin penting yang dihasilkan dalam Rapat Kerja (Raker) dan perayaan Milad ke-7. Acara yang berlangsung pada 11-12 Desember 2024 di Jakarta ini mengangkat tema “Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan”. Tema ini menegaskan komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan umat.
Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyampaikan rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah-langkah inovatif dalam membawa BPKH menjadi lembaga yang semakin maju dan profesional.
“Pentingnya sinergi dan dedikasi seluruh jajaran BPKH dalam mewujudkan lembaga yang unggul, modern, dan terpercaya,” ujarnya, Sabtu (14/12/2024).
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan Rapat kerja ini menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi fokus utama BPKH ke depan, yaitu penguatan tata kelola di mana BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji.
“Hal ini mencakup perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,” ungkap Fadlul.
Kemudian, strategi investasi optimal di mana BPKH akan terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan imbal hasil yang seimbang.
“Poin selanjutnya, Program Kemaslahatan yang Berdampak di mana BPKH akan lebih fokus pada program-program kemaslahatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan penyediaan fasilitas pendukung ibadah haji,” paparnya.
Selain itu, penguatan sumber daya manusia mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas utama BPKH untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga.
“Termasuk peningkatan kepercayaan publik di mana BPKH akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengelolaan dana haji,” katanya.
BPKH berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan dana haji yang lebih baik di masa depan.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R Muhammad Syafi’I mengungkapkan apresiasinya kepada BPKH. Acara Raker dan Milad menjadi bukti solidnya BPKH. “Acara Raker dan Milad ini menjadi bukti semakin solidnya BPKH dalam melakukan tugas-tugasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan haji,” ucap Romo Syafi’I saat menutup kegiatan tersebut.
Selain Wakil Menteri Agama, Romo R Muhammad Syafi’I acara juga dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendi, Ketua Baznas KH. Noor Achmad, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kamaruddin Amin, Pimpinan BPS-BPIH, Pimpinan Mitra Kemaslahatan dan Pimpinan Mitra Investasi.
Sekadar informasi, selama tujuh tahun beroperasi, BPKH telah mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan, antara lain:
• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): BPKH berhasil meraih opini WTP 6 tahun secara berturut-turut, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.
• Pertumbuhan Dana Kelolaan: Dana kelolaan haji terus meningkat secara signifikan, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BPKH. Dana kelolaan haji mencapai Rp166,7 triliun, meningkat sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp166,5 triliun rupiah dan diproyeksikan hingga akhir 2024, dana kelolaan akan meningkat menjadi Rp170,5 trilun atau naik 2,3% dibanding 2023. Peningkatan dana kelolaan ini mendukung peningkatan nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH.
• Inisiasi Penyaluran Program Kemaslahatan mencapai pencapaian signifikan, dengan distribusi program kemaslahatan mencapai Rp1,03 triliun sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan upaya BPKH dalam mencapai tujuan meningkatkan kemaslahatan umat Islam Indonesia.
Hal itu merupakan salah satu poin penting yang dihasilkan dalam Rapat Kerja (Raker) dan perayaan Milad ke-7. Acara yang berlangsung pada 11-12 Desember 2024 di Jakarta ini mengangkat tema “Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan”. Tema ini menegaskan komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan umat.
Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyampaikan rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah-langkah inovatif dalam membawa BPKH menjadi lembaga yang semakin maju dan profesional.
“Pentingnya sinergi dan dedikasi seluruh jajaran BPKH dalam mewujudkan lembaga yang unggul, modern, dan terpercaya,” ujarnya, Sabtu (14/12/2024).
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan Rapat kerja ini menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi fokus utama BPKH ke depan, yaitu penguatan tata kelola di mana BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji.
“Hal ini mencakup perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,” ungkap Fadlul.
Kemudian, strategi investasi optimal di mana BPKH akan terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan imbal hasil yang seimbang.
“Poin selanjutnya, Program Kemaslahatan yang Berdampak di mana BPKH akan lebih fokus pada program-program kemaslahatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan penyediaan fasilitas pendukung ibadah haji,” paparnya.
Selain itu, penguatan sumber daya manusia mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas utama BPKH untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga.
“Termasuk peningkatan kepercayaan publik di mana BPKH akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengelolaan dana haji,” katanya.
BPKH berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan dana haji yang lebih baik di masa depan.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R Muhammad Syafi’I mengungkapkan apresiasinya kepada BPKH. Acara Raker dan Milad menjadi bukti solidnya BPKH. “Acara Raker dan Milad ini menjadi bukti semakin solidnya BPKH dalam melakukan tugas-tugasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan haji,” ucap Romo Syafi’I saat menutup kegiatan tersebut.
Selain Wakil Menteri Agama, Romo R Muhammad Syafi’I acara juga dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendi, Ketua Baznas KH. Noor Achmad, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kamaruddin Amin, Pimpinan BPS-BPIH, Pimpinan Mitra Kemaslahatan dan Pimpinan Mitra Investasi.
Sekadar informasi, selama tujuh tahun beroperasi, BPKH telah mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan, antara lain:
• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): BPKH berhasil meraih opini WTP 6 tahun secara berturut-turut, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.
• Pertumbuhan Dana Kelolaan: Dana kelolaan haji terus meningkat secara signifikan, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BPKH. Dana kelolaan haji mencapai Rp166,7 triliun, meningkat sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp166,5 triliun rupiah dan diproyeksikan hingga akhir 2024, dana kelolaan akan meningkat menjadi Rp170,5 trilun atau naik 2,3% dibanding 2023. Peningkatan dana kelolaan ini mendukung peningkatan nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH.
• Inisiasi Penyaluran Program Kemaslahatan mencapai pencapaian signifikan, dengan distribusi program kemaslahatan mencapai Rp1,03 triliun sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan upaya BPKH dalam mencapai tujuan meningkatkan kemaslahatan umat Islam Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
