LPSK Siap Berikan Perlindungan Bagi Harun Masiku, Ini Tanggapan KPK
LPSK Siap Berikan Perlindungan Bagi Harun Masiku, Ini Tanggapan KPK
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi mantan Caleg PDIP, Harun Masiku, asalkan memenuhi syarat materil mau pun syarat formil. Harun telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.
"Semua orang sama, punya hak minta perlindungan ke LPSK, tetapi tentu LPSK akan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, meminta info apakah pemohon status sebagai apa, saksi kah, korban kah, tersangka kah, terdakwa kah, calon JC kah, warga binaan kah dan seterusnya. Dari info itu kemudian LPSK mencari info lain apakah pendalaman dengan investigasi dan koordinasi," kata Lili saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2020).
Lili menjelaskan, pihaknya dalam menetapkan tersangka berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menjerat. Maka, katanya, KPK tidak sembarang dalam menjerat seseorang sebagai tersangka. "Penetapan tersangka setelah ekspose tentu dengan keyakinan tentang peran yang bersangkutan," jelasnya. (Baca: LPSK Siap Lindungi Harun Masiku Jika Penuhi Syarat Materil dan Formil).
Jika memang benar Harun Masiku dapat bantuan LPSK, lanjut Lili, pihaknya menanggapinya biasa saja. Sebab, nantinya surat dari LPSK akan ditelaah dahulu sebelum sampai ke meja pimpinan. "Soal menyikapi biasa saja karena surat dari LPSK tentu akan ada telaah lebih dulu dari Deputi baru ke pimpinan (KPK)," ungkapnya.
Sebelumnya, LPSK siap memberikan perlindungan bagi mantan Caleg PDIP, Harun Masiku. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa pihaknya bisa memberikan perlindungan bagi Harun Masiku. "Bisa, asal memenuhi syarat materil maupun syarat formil," ujar Hasto di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.
"Semua orang sama, punya hak minta perlindungan ke LPSK, tetapi tentu LPSK akan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, meminta info apakah pemohon status sebagai apa, saksi kah, korban kah, tersangka kah, terdakwa kah, calon JC kah, warga binaan kah dan seterusnya. Dari info itu kemudian LPSK mencari info lain apakah pendalaman dengan investigasi dan koordinasi," kata Lili saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2020).
Lili menjelaskan, pihaknya dalam menetapkan tersangka berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menjerat. Maka, katanya, KPK tidak sembarang dalam menjerat seseorang sebagai tersangka. "Penetapan tersangka setelah ekspose tentu dengan keyakinan tentang peran yang bersangkutan," jelasnya. (Baca: LPSK Siap Lindungi Harun Masiku Jika Penuhi Syarat Materil dan Formil).
Jika memang benar Harun Masiku dapat bantuan LPSK, lanjut Lili, pihaknya menanggapinya biasa saja. Sebab, nantinya surat dari LPSK akan ditelaah dahulu sebelum sampai ke meja pimpinan. "Soal menyikapi biasa saja karena surat dari LPSK tentu akan ada telaah lebih dulu dari Deputi baru ke pimpinan (KPK)," ungkapnya.
Sebelumnya, LPSK siap memberikan perlindungan bagi mantan Caleg PDIP, Harun Masiku. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa pihaknya bisa memberikan perlindungan bagi Harun Masiku. "Bisa, asal memenuhi syarat materil maupun syarat formil," ujar Hasto di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).
(nag)
Explore More