100 Dokter Jadi Korban, Tingkatkan Perlindungan Tenaga Medis
Selasa, 01 September 2020 - 06:10 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Pandu, pemerintah harus serius melihat kasus tenaga kesehatan yang berguguran dan mengevaluasi penanganan Covid-19. Termasuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memungkinkan kasus meningkat.
“Masyarakat juga harus didorong supaya patuh 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), tidak berkerumun. Karena kalau tidak begitu, akan semakin banyak yang kena dan masuk rumah sakit,” ujarnya.
Pandu tidak mempersoalkan pemerintah soal pemulihan ekonomi. Hal itu memang perlu dilakukan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan penanganan pandemi. Hanya, pemulihan ekonomi itu sebenarnya baru bisa tercapai kalau pandemi teratasi.
“Tanpa itu, maka sulit sekali akan stabil. Hasilnya juga akan kurang memuaskan. Makanya, konsekuensinya setiap pelonggaran itu harus disiapkan juga masyarakatnya harus patuh,” ucapnya.
Momentum Memperbaiki Sistem Kesehatan Nasional
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. Karena itu, harus ada terobosan untuk meningkatkan keberadaan dan fungsi infrastruktur kesehatan di Indonesia.
Puan menyampaikan hal itu setelah mendapat laporan mengenai penuhnya sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. “Kondisi pandemi jadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, meningkatkan peran dan fungsi puskesmas dengan fungsi utamanya melakukan segala upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya,” ujarnya kemarin.
Menurut Puan, puskesmas dapat ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan mendeteksi gangguan kesehatan masyarakat. “Indonesia dengan karakteristik sosial dan demografi masyarakat yang beragam, menuntut peningkatan peran dan fungsi puskesmas untuk menjangkau semua masyarakat di wilayah kerjanya,” katanya. (Lihat videonya: Seorang Pemuda Jadi Korban Penembakan di Jakarta Utara)
Atas dasar itu, kata Puan, melalui fungsi legislasinya, DPR RI bersama pemerintah perlu segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Perbaikan sistem kesehatan nasional harus mencakup infrastruktur kesehatan, kemandirian obat dan vaksin, ketersediaan alat kesehatan dan APD, serta peningkatan riset kesehatan sehingga Indonesia akan siap menghadapi pandemi dan masalah kesehatan. (Binti Mufarida/Abdul Rochim/FW Bahtiar)
“Masyarakat juga harus didorong supaya patuh 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), tidak berkerumun. Karena kalau tidak begitu, akan semakin banyak yang kena dan masuk rumah sakit,” ujarnya.
Pandu tidak mempersoalkan pemerintah soal pemulihan ekonomi. Hal itu memang perlu dilakukan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan penanganan pandemi. Hanya, pemulihan ekonomi itu sebenarnya baru bisa tercapai kalau pandemi teratasi.
“Tanpa itu, maka sulit sekali akan stabil. Hasilnya juga akan kurang memuaskan. Makanya, konsekuensinya setiap pelonggaran itu harus disiapkan juga masyarakatnya harus patuh,” ucapnya.
Momentum Memperbaiki Sistem Kesehatan Nasional
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. Karena itu, harus ada terobosan untuk meningkatkan keberadaan dan fungsi infrastruktur kesehatan di Indonesia.
Puan menyampaikan hal itu setelah mendapat laporan mengenai penuhnya sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. “Kondisi pandemi jadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, meningkatkan peran dan fungsi puskesmas dengan fungsi utamanya melakukan segala upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya,” ujarnya kemarin.
Menurut Puan, puskesmas dapat ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan mendeteksi gangguan kesehatan masyarakat. “Indonesia dengan karakteristik sosial dan demografi masyarakat yang beragam, menuntut peningkatan peran dan fungsi puskesmas untuk menjangkau semua masyarakat di wilayah kerjanya,” katanya. (Lihat videonya: Seorang Pemuda Jadi Korban Penembakan di Jakarta Utara)
Atas dasar itu, kata Puan, melalui fungsi legislasinya, DPR RI bersama pemerintah perlu segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Perbaikan sistem kesehatan nasional harus mencakup infrastruktur kesehatan, kemandirian obat dan vaksin, ketersediaan alat kesehatan dan APD, serta peningkatan riset kesehatan sehingga Indonesia akan siap menghadapi pandemi dan masalah kesehatan. (Binti Mufarida/Abdul Rochim/FW Bahtiar)
(ysw)
Lihat Juga :
