Menko Polkam Dorong Indonesia Tiru Finlandia Gunakan Big Data untuk Deteksi Korupsi
loading...
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mendorong Indonesia meniru cara Finlandia memberantas praktik korupsi dengan big data. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Budang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan BG saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2024).
"Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata BG.
"Sebagai contoh di Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan, sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut," sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat transformasi digital dalam reformasi birokrasi.
"Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilakukan dalam pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih mudah. "Pengawasan penggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi," ucapnya.
Hal tersebut disampaikan BG saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2024).
"Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata BG.
"Sebagai contoh di Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan, sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut," sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat transformasi digital dalam reformasi birokrasi.
"Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilakukan dalam pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih mudah. "Pengawasan penggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
