Tren Politik Identitas Menurun, Bukti Politik di Indonesia Makin Dewasa

"Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kita sudah melewati kurang lebih 26 tahun jika dihitung dari masa reformasi, yang berarti proses demokrasi kita bisa dikatakan sudah cukup matang. Saat ini, demokrasi kita juga sudah lebih inklusif, tapi dengan adanya media sosial dan digitalisasi informasi, setiap orang bisa bersuara melalui akunnya masing-masing. Ini yang perlu ditata ulang," kata Deden.

Penataan yang dimaksud, jelasnya, bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan hak dan kebebasan berpendapat, melainkan untuk mengatur adanya kewajiban yang harus dipatuhi dalam berpendapat di ruang publik. Selain itu, menurut Deden, kejelasan regulasi diperlukan untuk mengurangi potensi tersebarnya hate speech, hoax, dan black campaign. Semua itu harus diturunkan karena berpotensi memecah persatuan bangsa demi kepentingan segelintir orang.

"Di sinilah letak urgensi peraturan yang mengatur kebebasan berpendapat. Dalam upaya ini, Pemerintah perlu didukung berbagai pihak, khususnya public figure atau bahkan influencer yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat," katanya.

Pilkada harus dirayakan dengan sukacita, bukan hanya saat kampanye, tapi juga ketika mengetahui hasil resmi dari KPUD masing-masing wilayah. Walaupun pemimpin yang terpilih itu berbeda agama dengan si pemilih, itu tetap hasil yang sah dan diakui oleh konstitusi negara Indonesia.

"Ini yang harus ditekankan, bahwa kita harus menghormati keyakinan yang lain dan kita harus menghormati perbedaan yang ada. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus menghormati hasil Pilkada di Indonesia, sehingga tidak ada alasan lain untuk kita menolak siapa pemimpin yang sudah terpilih. Bahkan kalau pun misalnya pilihan kita yang kalah, kita harus tetap menghormati dan menjalankan kebijakan yang sudah disahkan melalui hasil Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada," katanya.