Perdamaian Dorong Kesejahteraan Kawasan

AUSTRALIA - Legislasi nasional harus dibangun berdasarkan budaya damai sebagai upaya ikut memajukan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Dimana, produk hukum yang tercipta harus berkontribusi membangun, menumbuhkan, dan membina perdamaian itu sendiri. (Baca juga: DPR RI Memperkuat Kemitraan Parlemen Asia-Pasifik melalui APPF)

Hal tersebut merupakan satu dari tiga rekomendasi yang diajukan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana sebagai salah satu delegasi parlemen Indonesia dalam sidang tahunan Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) ke 28 di Kompleks Parlemen Australia, Canberra pada Selasa (14/1/2020). Ikut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Ketua BKSAP Fadli Zon dan anggota DPR Himmatul Aliyah.

Dua rekomendasi lainnya, adalah perlu ada fokus di dalam legislasi nasional yang mendukung implementasi efektif tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang merata, dan penurunan kesenjangan antarnegara di kawasan. "Satu lagi, dibutuhkan legislasi nasional yang bisa menjadi dasar bagi implementasi efektif berbagai komitmen internasional mengenai perdamaian dan keamanan, yang sejalan dengan prioritas dan kerangka hukum nasional," kata Putu (Baca juga: Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi).

Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki sejumlah legislasi nasional, termasuk ratifikasi konvensi internasional, dan kini tengah menyusun legislasi terkait Peraturan PBB. Putu juga menekankan adanya peran APPF dalam mendorong kerja sama parlemen sebagai katalis perdamaian dan mitigasi ancaman keamanan. Keterlibatan semua negara APPF adalah wadah untuk mencari titik temu persepsi terhadap isu-isu keamanan yang sedang mengemuka. "Melalui dialog dalam pertemuan ini, saya percaya kita mampu menguatkan diplomasi parlemen sebagai cara penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan, serta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan," ungkap politikus asal Bali ini.

Saat ini, kata Putu, semua merasakan dunia begitu terhubung. Di balik itu, ada risiko berbagai ancaman yang melampaui batas-batas negara dan yang berdampak terhadap populasi global. "Membangun perdamaian dan mengupayakan keamanan yang memadai di tengah dunia yang begitu dinamis ini membutuhkan pendekatan dan kebijakan di berbagai lini," ungkapnya. (Baca juga: APPF Jadi Forum Strategis bagi Kepentingan Nasional Indonesia)

Menurut dia, pelibatan beragam aktor di tingkat nasional dan internasional, termasuk anggota parlemen, juga sangat penting. Anggota parlemen bisa berkontribusi pada arsitektur perdamaian dan keamanan melalui berbagai cara konstruktif, baik pada situasi konflik maupun pascakonflik. Saat terjadi konflik, parlemen dapat bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan.

Sementara itu, pada situasi pascakonflik, parlemen, bersama dengan pemerintah, memainkan peran penting mempertahankan perdamaian dan menyediakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. "Pada skala yang lebih luas, keberadaan parlemen dalam hal ini turut melindungi prinsip inklusivitas di alam demokrasi," paparnya. (Baca juga: DPR Ajak Asia Pacific Parliament Forum Perkuat Peran Perempuan)

Lebih jauh, Putu mengungkapkan perdamaian dan keamanan adalah dua komponen yang amat penting dalam menjaga kestabilan suatu kawasan. Kestabilan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan secara umum di kawasan. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Asia Pasifik tumbuh menjadi kawasan yang relatif damai dan stabil. Namun demikian, keadaan ini tidak boleh membuat terlena. Seiring dengan dinamika kawasan, terdapat risiko terjadi konflik yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan perekonomian.

Komitmen Indonesia

Putu mengatakan sejak hari kemerdekaan, Indonesia selalu berkeinginan kuat untuk ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB adalah bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian. Selain itu, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB saat ini, Indonesia hendak mendorong pendekatan yang komprehensif dan holistik terhadap diplomasi global.

"Kami berkomitmen menjadi mitra sejati bagi perdamaian dunia dengan berfokus pada upaya menjaga perdamaian, mencegah konflik, pembangunan yang berkelanjutan, dan penanggulangan terorisme," jelasnya. (Baca juga: Bicara di Sidang APPF, Puan: Akses Perempuan ke Politik Sangat Penting)

Dalam hal menjaga perdamaian, Indonesia mendorong terwujudnya ekosistem global untuk perdamaian dan keamanan dan memajukan perempuan dalam aksi-aksi membangun perdamaian.

Dalam pencegahan konflik, Indonesia menyoroti pentingnya Dewan Keamanan PBB membangun sinergi dan melibatkan organisasi lain untuk membentuk mekanisme pencegahan konflik. Dalam hal penanggulangan terorisme, Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif, yaitu yang menyeimbangkan antara pendekatan keras dan lunak, yang meliputi upaya mengatasi akar masalah terorisme dan deradikalisasi, penanggulangan radikalisasi, dan program reintegrasi. (dwi sasongko)