Soroti 2 Kasus Penembakan Polisi, Setara Institute: Isu Kesehatan Mental Perlu Mendapat Perhatian Pimpinan Polri
Selasa, 26 November 2024 - 15:06 WIB
loading...
Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (tangan diborgol) ditetapkan sebagai tersangka. Foto/SINDOnews/Rus Akbar
A
A
A
JAKARTA - Dua kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi terus menjadi sorotan. Setara Institute menilai isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian pimpinan Polri .
Diketahui, penembakan yang dilakukan oknum polisi terjadi dua kali dalam sepekan terakhir. Pertama, AKP Ryanto Ulil Anshar yang menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, Jumat (22/11/2024) dini hari.
Kedua, penembakan dan/atau tertembaknya pelajar SMK di Semarang. GRO (17), siswa kelas XI Teknik Mesin 2 SMKN 4 Semarang yang juga anggota Paskibra, tewas pada Minggu (24/11/2024) dini hari karena menderita luka tembak. Korban sempat dirawat di IGD RSUP dr Kariadi Semarang.
Dalam siaran pers, Selasa (26/11/2024), Setara Institute memberikan rekomendasi kepada Polri mengambil langkah tegas dan terbuka untuk memastikan ketidakberulangan penggunaan senjata api secara melawan hukum di masa yang akan datang.
Baca Juga: Geger Polisi Tembak Polisi, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Tewas
"Isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian pimpinan Polri guna mencegah penggunaan senjata api berlebihan," ujar Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie.
Di bagian lain rekomendasi yang diberikan, Setara Institute mendorong Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindak tegas jajarannya yang menggunakan senjata api berlebihan dan di luar peruntukannya. Penggunaan senjata api secara internasional telah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 mengenai Kode Etik untuk Petugas Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) dan Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) yang diadopsi UN Congress (1990). Ketentuan internasional tersebut menekankan prinsip legalitas, nesesitas (keperluan), proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.
Baca Juga: Siswa Paskibra SMK di Semarang Tewas Ditembak Oknum Polisi
Selain itu, Setara Institute merekomendasikan Polri menjalankan Standard Operating Procedures (SOP) termasuk mengatasi gap pengetahuan dan pemahaman aparat dalam penggunaan senjata api.
"Selain ketentuan internasional, penggunaan senjata api yang diatur melalui ketentuan internal Polri berupa Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 regulasi tersebut, telah diatur ketentuan, kondisi, dan prinsip penggunaan senjata api yang linear dengan aturan internasional," ujarnya.
Setara Institute juga menilai, insiden penembakan ini memperlihatkan aparat kepolisian, terutama di daerah, belum satu padu dalam mendorong transformasi Polri untuk mendukung Visi Indonesia 2045, sebagaimana komitmen Kapolri dan jajaran di tingkat Mabes Polri, yang mendorong supremasi hukum dan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sebagai menjadi prasyarat bagi tercapainya Indonesia 2045. Untuk mencapai kondisi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah internalisasi prinsip prinsip HAM pada SDM Polri, serta penegakan hukum yang berkualitas melalui aparat penegak hukum yang berkompeten dan berintegritas.
Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota Polri berpotensi dan telah secara nyata mengakibatkan berkembangnya bisnis-bisnis ilegal yang dilakukan oknum anggota Polri, termasuk jasa pengamanan bisnis, sebagaimana yang menjadi latar belakang penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, juga menjadi perhatian Setara Institute.
"Keterbukaan motif penembakan yang pada pokoknya adalah bisnis pengamanan dan kemungkinan keterlibatan dalam bisnis ilegal, adalah fenomena gunung es yang sesungguhnya banyak terjadi di berbagai tempat. Kapolri harus menempatkan masalah ini sebagai prioritas penataan institusi Polri yang dituntut melakukan transformasi institusi guna mendukung kemajuan Indonesia 2045," demikian rekomendasi Setara Institute.
Di sisi lain, Setara Institute percaya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mampu menangani, mengurai dan menyelesaikan kasus-kasus ini secara tuntas, transparan dan berkeadilan, karena memiliki pengalaman menangani kasus serupa, seperti kasus penembakan di Duren Tiga (kasus Ferdy Sambo).
Diketahui, penembakan yang dilakukan oknum polisi terjadi dua kali dalam sepekan terakhir. Pertama, AKP Ryanto Ulil Anshar yang menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, Jumat (22/11/2024) dini hari.
Kedua, penembakan dan/atau tertembaknya pelajar SMK di Semarang. GRO (17), siswa kelas XI Teknik Mesin 2 SMKN 4 Semarang yang juga anggota Paskibra, tewas pada Minggu (24/11/2024) dini hari karena menderita luka tembak. Korban sempat dirawat di IGD RSUP dr Kariadi Semarang.
Dalam siaran pers, Selasa (26/11/2024), Setara Institute memberikan rekomendasi kepada Polri mengambil langkah tegas dan terbuka untuk memastikan ketidakberulangan penggunaan senjata api secara melawan hukum di masa yang akan datang.
Baca Juga: Geger Polisi Tembak Polisi, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Tewas
"Isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian pimpinan Polri guna mencegah penggunaan senjata api berlebihan," ujar Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie.
Di bagian lain rekomendasi yang diberikan, Setara Institute mendorong Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindak tegas jajarannya yang menggunakan senjata api berlebihan dan di luar peruntukannya. Penggunaan senjata api secara internasional telah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 mengenai Kode Etik untuk Petugas Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) dan Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) yang diadopsi UN Congress (1990). Ketentuan internasional tersebut menekankan prinsip legalitas, nesesitas (keperluan), proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.
Baca Juga: Siswa Paskibra SMK di Semarang Tewas Ditembak Oknum Polisi
Selain itu, Setara Institute merekomendasikan Polri menjalankan Standard Operating Procedures (SOP) termasuk mengatasi gap pengetahuan dan pemahaman aparat dalam penggunaan senjata api.
"Selain ketentuan internasional, penggunaan senjata api yang diatur melalui ketentuan internal Polri berupa Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 regulasi tersebut, telah diatur ketentuan, kondisi, dan prinsip penggunaan senjata api yang linear dengan aturan internasional," ujarnya.
Setara Institute juga menilai, insiden penembakan ini memperlihatkan aparat kepolisian, terutama di daerah, belum satu padu dalam mendorong transformasi Polri untuk mendukung Visi Indonesia 2045, sebagaimana komitmen Kapolri dan jajaran di tingkat Mabes Polri, yang mendorong supremasi hukum dan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sebagai menjadi prasyarat bagi tercapainya Indonesia 2045. Untuk mencapai kondisi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah internalisasi prinsip prinsip HAM pada SDM Polri, serta penegakan hukum yang berkualitas melalui aparat penegak hukum yang berkompeten dan berintegritas.
Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota Polri berpotensi dan telah secara nyata mengakibatkan berkembangnya bisnis-bisnis ilegal yang dilakukan oknum anggota Polri, termasuk jasa pengamanan bisnis, sebagaimana yang menjadi latar belakang penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, juga menjadi perhatian Setara Institute.
"Keterbukaan motif penembakan yang pada pokoknya adalah bisnis pengamanan dan kemungkinan keterlibatan dalam bisnis ilegal, adalah fenomena gunung es yang sesungguhnya banyak terjadi di berbagai tempat. Kapolri harus menempatkan masalah ini sebagai prioritas penataan institusi Polri yang dituntut melakukan transformasi institusi guna mendukung kemajuan Indonesia 2045," demikian rekomendasi Setara Institute.
Di sisi lain, Setara Institute percaya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mampu menangani, mengurai dan menyelesaikan kasus-kasus ini secara tuntas, transparan dan berkeadilan, karena memiliki pengalaman menangani kasus serupa, seperti kasus penembakan di Duren Tiga (kasus Ferdy Sambo).
(zik)
Lihat Juga :
