Jasa Influencer, PKS: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Terbelahnya Rakyat

Pasalnya, strategi itu ironisnya menimbulkan dampak eksesif di tengah masyarakat. Bukhori menambahkan, sebenarnya kinerja pemerintah yang terus merosot berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik yang kian menurun.

"Alhasil, pemerintah kalang kabut sehingga mengambil shortcut dengan menggunakan influencer untuk memperbaiki public trust. Ironisnya, dampak yang terjadi justru fatal. Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini," katanya.

Dia menyesalkan fenomena sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini sebagai implikasi negatif dari kehadiran para influencer. Masyarakat yang kritis dan jengah terhadap kebijakan pemerintah yang keliru acapkali dibunuh karakternya melalui para buzzer yang disewa untuk menjaga kepentingan politik.

Tradisi untuk saling menegur dan menasihati antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi semakin terkikis ruangnya akibat kekuasaan yang antikritik. Alhasil, lanjut dia, kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol efektif justru akan mengarah pada watak pemerintahan yang otoriter.

"BPK harus segera menindaklanjuti temuan ini. KPK juga harus turun tangan karena kuat dugaan terjadi penyelewengan anggaran oleh pemerintah terkait dana untuk influencer ini. Secepatnya, pemerintah harus menghentikan program ini dan harus bertanggungjawab atas terbelahnya masyarakat akibat ulah influencer," pungkasnya.