Beberkan Empat Fakta, Indonesia Lawan Klaim China soal Natuna
Beberkan Empat Fakta, Indonesia Lawan Klaim China soal Natuna
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Kepulauan Natuna milik Indonesia sesuai keputusan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB 1982.
Hal ini diungkapkan Retno usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas tentang Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (3/1/2020). Pernyataan Retno untuk menjawab klaim sepihak China bahwa Natuna masuk dalam teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line. (Baca Juga: Pejaga Pantai China Langgar Kedaulatan RI di Perairan Natuna) .
Retno mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah terkait Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. “Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ungkapnya.
Retno menegaskan ada empat sikap yang diambil Indonesia terkait klaim China atas Natuna. “Di dalam rapat tersebut kita menekankan kembali. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia,” katanya.
“Kedua wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu parties (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Retno. (Baca Juga: Kapal China Terobos Natuna, Begini Reaksi Susi Pudjiastuti)
Retno juga menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim Nine Dash Line sebagai batas teritorial laut China. “Keempat Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” katanya.
Diketahui, rapat koordinasi tersebut dilakukan bersama Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal ini diungkapkan Retno usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas tentang Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (3/1/2020). Pernyataan Retno untuk menjawab klaim sepihak China bahwa Natuna masuk dalam teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line. (Baca Juga: Pejaga Pantai China Langgar Kedaulatan RI di Perairan Natuna) .
Retno mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah terkait Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. “Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ungkapnya.
Retno menegaskan ada empat sikap yang diambil Indonesia terkait klaim China atas Natuna. “Di dalam rapat tersebut kita menekankan kembali. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia,” katanya.
“Kedua wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu parties (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Retno. (Baca Juga: Kapal China Terobos Natuna, Begini Reaksi Susi Pudjiastuti)
Retno juga menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim Nine Dash Line sebagai batas teritorial laut China. “Keempat Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” katanya.
Diketahui, rapat koordinasi tersebut dilakukan bersama Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
(dam)
Explore More