Pemerintah Diminta Terus Perjuangkan Kepentingan RI di Laut China Selatan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono meminta, agar pemerintah Indonesia tetap memperjuangkan kepentingannya di Laut China Selatan . (Baca juga: China Mulai Jerat Indonesia dalam Pusaran Konflik Laut China Selatan)

Hal ini menanggapi upaya China untuk menarik Indonesia masuk ke dalam kepentingannya di konflik Laut China Selatan (LCS) dengan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lainnya yang menggugat.

(Baca juga: Memanas, China Usir Kapal Perang AS dari Laut China Selatan)

"Jadi kalau kita mau masuk ke dalam ini, kita harus tetap mengutamakan bebas aktif, kita jangan memihak pada satu sisi, yang harus kita utamakan adalah kepentingan kita," kata Dave saat dihubungi SINDO Media, Minggu (30/8/2020).

Dave mengingatkan agar Indonesia jangan sampai terbawa dalam perseteruan China dengan AS, serta sejumlah negara lainnya dalam konflik Laut China Selatan ini. Apalagi, kalau Indonesia sampai kehilangan kepentingannya di Kawasan tersebut.

"Kita harus pastikan interest kita harus benar-benar terjaga full," tegas Dave.

Politikus Partai Golkar ini menilai, Indonesia selama ini selalu mengutamakan kepentingannya, khususnya menjaga kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna Utara. Terlebih, kasus masuknya kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard China dan kapal nelayan negara lain masih terus terjadi.

"Nah, kapal China dikawal oleh coast guardnya memancing di Laut Natuna Utara, itu yang harus dikawal dan jangan terulang terus, kadang-kadang dari Vietnam, kadang-kadang dari China, kadang-kadang dari negara lain, yang jelas bukan nelayan dari Indonesia," bebernya.

Menurut Dave, meskipun sikap Indonesia terkait konflik Laut China Selatan ini sudah benar dan cukup tegas. Namun, Indonesia harus tetap memperjuangkan ketegasannya terkait dengan kedaulatan wilayah Indonesia di Kawasan Laut China Selatan.

"Jangan kita berhenti di tengah, kita harus terus lanjut, posisi kita harus tetap tegas bahwa kita ini punya kepentingan sendiri dan yang paling utama adalah kepentingan kita terpenuhi," pintanya.

Terkait proposal pembentukan Spratly Resource Management Authority (SRMA) dari Beijing, China, Dave menegaskan, jika memang proposal itu lebih memberatkan pada kepentingan China, tentu Indonesia harus menolaknya.

"Saya belum membaca secara detail proposalnya gimana, tapi kalau itu berat sebelah dan hanya mengutamakan kepentingan China ya tidak mungkin diterima," ujarnya.

Apakah isu ini akan dibahas Komisi I DPR dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Dave menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan ada rapat dengan Kemlu namun, lebih kepaa agenda pertanggungjawaban anggaran Kemlu tahun 2019 dan pengesahan anggaran Kemlu untuk tahun 2021.

"Ya mungkin bisa juga kita smapaikan di rapat tersebut. Alangkah baiknya untuk topik seperti ini dijadwalkan terpisah," pungkas Dave.