DPR Ungkap Tantangan Besar Kabinet Merah Putih
Rabu, 06 November 2024 - 19:53 WIB
loading...
A
A
A
Penerimaan perpajakan dianggapnya masih menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam mengamanakan keberlanjutan fiskal pemerintah. Dikatakannya, rasio pajak 2025 ditargetkan mencapai 12,32 persen atau lebih tinggi dari target 2024 yang sebesar 12,27 persen merupakan target yang cukup menantang di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas global.
Dia melanjutkan, berbagai langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak 2025, di antaranya rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada awal 2025, selanjutnya wacana ekstensifikasi cukai, terutama untuk komoditas plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
“Kenaikan target penerimaan perpajakan ini diharapkan tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, khususnya kenaikan PPN tidak menurunkan daya beli masyarakat, begitupula kenaikan cukai pada komoditas plastik tidak menambah beban dunia usaha, baik sektor korporasi maupun UMKM,” ujar dia.
Dia membeberkan tantangan lain yang dihadapi pemerintahan Prabowo adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang keduanya mempunyai pengaruh terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2025, ujar dia, inflasi ditargetkan 2,5%, namun asumsi nilai rupiah masih cukup tinggi yakni Rp16.100 per dolar AS.
Dia menuturkan, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter juga diharapkan dapat menopang program dan kinerja pemerintahan Prabowo ditahun 2025. Namun demikian, kata dia, dengan kondisi ekonomi global yang masih menghadapi inflasi dan tren suku bunga tinggi di bank sentral negara maju membuat Bank Indonesia mempunyai ruang yang terbatas untuk menurunkan suku bunga acuannya.
“Kondisi ini tentu memberikan tekanan negatif dalam peningkatakan kredit perbankan sebagai stimulus peningkatan investasi. Kenaikan suku bunga yang berlangsung lama tentunya akan berdampak pada banyak pelaku usaha, baik bisnis, pemerintah, maupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak dari kenaikan suku bunga adalah terjadinya risiko downside atas investasi,” imbuhnya.
Padahal, sambung dia, untuk saat ini pemerintah Indonesia sedang mengharapkan aliran dana masuk untuk pembiayaan program pembangunan nasional selain bersumber dari APBN. “Dengan berbagai keterbatasan ruang fiskal dan moneter yang akan dihadapi presiden Prabowo diawal pemerintahannya maka penting bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk fokus pada tugas dan tanggungjawabnya untuk pembangunan ekonomi nasional, semoga seluruh rencana dan program Kerja Kabinet Merah Putih dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yakni menjadi negara yang makmur, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Dia melanjutkan, berbagai langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak 2025, di antaranya rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada awal 2025, selanjutnya wacana ekstensifikasi cukai, terutama untuk komoditas plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
“Kenaikan target penerimaan perpajakan ini diharapkan tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, khususnya kenaikan PPN tidak menurunkan daya beli masyarakat, begitupula kenaikan cukai pada komoditas plastik tidak menambah beban dunia usaha, baik sektor korporasi maupun UMKM,” ujar dia.
Dia membeberkan tantangan lain yang dihadapi pemerintahan Prabowo adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang keduanya mempunyai pengaruh terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2025, ujar dia, inflasi ditargetkan 2,5%, namun asumsi nilai rupiah masih cukup tinggi yakni Rp16.100 per dolar AS.
Dia menuturkan, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter juga diharapkan dapat menopang program dan kinerja pemerintahan Prabowo ditahun 2025. Namun demikian, kata dia, dengan kondisi ekonomi global yang masih menghadapi inflasi dan tren suku bunga tinggi di bank sentral negara maju membuat Bank Indonesia mempunyai ruang yang terbatas untuk menurunkan suku bunga acuannya.
“Kondisi ini tentu memberikan tekanan negatif dalam peningkatakan kredit perbankan sebagai stimulus peningkatan investasi. Kenaikan suku bunga yang berlangsung lama tentunya akan berdampak pada banyak pelaku usaha, baik bisnis, pemerintah, maupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak dari kenaikan suku bunga adalah terjadinya risiko downside atas investasi,” imbuhnya.
Padahal, sambung dia, untuk saat ini pemerintah Indonesia sedang mengharapkan aliran dana masuk untuk pembiayaan program pembangunan nasional selain bersumber dari APBN. “Dengan berbagai keterbatasan ruang fiskal dan moneter yang akan dihadapi presiden Prabowo diawal pemerintahannya maka penting bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk fokus pada tugas dan tanggungjawabnya untuk pembangunan ekonomi nasional, semoga seluruh rencana dan program Kerja Kabinet Merah Putih dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yakni menjadi negara yang makmur, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
