Pengacara Tom Lembong Minta Kejagung Periksa Mendag Lain: Supaya Tidak Ada Tebang Pilih
Selasa, 05 November 2024 - 19:44 WIB
loading...
A
A
A
"Kaitan kerugian negara, selalu dikatakan ini sudah ada temuan BPK, sampai saat ini temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya ada sejumlah hal yang salah dan diminta untuk diperbaiki, dengan maksud menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Maka itu, dia mempertanyakan kerugian yang mana yang dimaksud hingga kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
"Karena Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik materil, yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp800 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.
Dia menambahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensi kerugian. Namun, harus kerugian yang nyata.
Dia mengatakan, dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya ada sejumlah hal yang salah dan diminta untuk diperbaiki, dengan maksud menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Maka itu, dia mempertanyakan kerugian yang mana yang dimaksud hingga kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
"Karena Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik materil, yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp800 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.
Dia menambahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensi kerugian. Namun, harus kerugian yang nyata.
(rca)
Lihat Juga :
