M Natsir, Bapak Aktivis Dakwah Indonesia yang Menolak Sistem Politik Turki Utsmani
Sabtu, 29 Agustus 2020 - 21:18 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
TURKI - Setelah film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) rilis, diskursus mengenai khilafah muncul masif di ruang publik. Sejarawan Peter Carey , Azyumardi Azra , hingga Guru Besar Filologi Oman Fathurahman turut membincangkannya di ranah keilmuan.
Diskursus tentang khilafah sebenarnya sudah muncul dalam tulisan-tulisan pemikir dan aktivis gerakan dakwah Indonesia Mohammad Natsir. Pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan inisiator masjid kampus itu menolak sistem politik khilafah Turki Utsmani. (Baca juga: Hagia Sophia, Lebih dari Sekadar Tempat Ibadah)
Persepsi Natsir mengenai Turki dapat dilihat di tulisan-tulisannya saat berdebat dengan Soekarno, antara lain, "Arti Agama dalam Negara", "Dualisme dalam Caesaro-Papisme", "Mengasih Islam Bersinggasana dalam Negara", dan "Kemal Pasja dan Virjmetselarij". (Baca juga: Erdogan, Hagia Sophia, dan Neo-Ottomanisme)
Menurut dia, perkembangan Turki Utsmani di masa-masa Sultan bukanlah pemerintahan Islam. Dengan kata lain tidak ada persatuan agama dan negara di pemerintahan Turki Utsmani.
“Pemerintahan yang zalim dan bobrok seperti di Turki Bani Usman itu bukanlah contoh agama dan negara bersatu. Pemerintahan seperti itu juga tidak dapat diperbaiki dengan 'memisahkan agama' daripadanya yang dikatakan oleh Ir Soekarno," tulis Natsir. (Baca juga: Mitos dan Fakta Hagia Shopia, Bangunan Megah dari 1.500 Tahun Lalu)
Dia melanjutkan, Turki telah memisahkan agama dari politik sejak pemerintahan Turki Utsmani, "sebab memang agama sudah lama terpisah dari negara yang semacam itu.”
Lebih tegas, Natsir menyebut perkembangan Turki Utsmani sebagai "negara failit", "negeri bobrok", dan "tidak modern", sehingga tidak perlu diikuti Indonesia modern setelah merdeka.
Natsir mengakui pendapat Soekarno yang memandang umat Islam saat itu mengalami kemunduran. Namun, penyelesaian yang tepat juga bukan dengan menutup komisariat atau kantor urusan agama dari negara.
Menolak Teokrasi, Mengusung Negara Modern
Menurut Natsir, caesaro-papisme atau suatu cara pemerintahan di mana kaisar menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama bukan ajaran Islam.
"Di Islam tidak kenal pada 'kepala agama' seperti Paus. Islam hanya mengenal satu kepala agama yaitu Rasulullah SAW, dan beliau sudah wafat yang tak ada gantinya lagi untuk selama-lamanya," tulis dia.
Natsir menghindari konflik "keduniaan dan keagamaan". Menurutnya, Islam yang diberikan Nabi Muhammad perlu dijalankan oleh pemimpin dunia dengan konteks zamannya, baik raja, sultan, maupun presiden. Dia memberi contoh sahabat-sahabat nabi.
"Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mereka hanyalah kepala keduniaan yang pemerintahannya menurut aturan-aturan Islam," tulis Natsir dalam "Dualisme dalam Caesaro-Papisme".
Karena itu, secara tegas Natsir menolak teokrasi dalam Islam. "Jika teokrasi ditafsirkan dalam arti politiknya dengan mana suatu negara harus dikepalai seorang wakil Tuhan di bumi, maka saya sebagai seorang Islam menentang itu. Intisari Islam ialah anti teokrasi," tulis Natsir dalam “Dapatkah Dipisahkan Politik dari Agama”.
Pancasila sebagai Konsensus
Menurut Azyumardi Azra, Natsir dan banyak ulama tradisional mengusulkan “negara Islam” modern melalui proses demokrasi. Pandangan itu serupa dengan Agus Salim yang memandang khilafah tidak relevan dengan Indonesia.
Diskursus hubungan Islam dan negara sebagai konsep politik di Indonesia telah usai dan selalu dikembangkan setelah para pemikir dan aktivis kemerdekaan merumuskan Pancasila.
Muhammadiyah menyebut Pancasila sebagai Darul Ahdi wa as-Syahadah (negara perjanjian dan kesaksian). Ulama NU pada 1954 memfatwakan Presiden Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah. Belakangan ulama NU menyebut Indonesia sebagai Darul Mitsaq (negara konsensus) di tengah masyarakat majemuk.
Dengan sistem politik Indonesia modern, pada 1945, Natsir menjadi salah satu ketua partai Masyumi dan Perdana Menteri (1950-1951).
Pemikiran Natsir dalam menempatkan peran agama dalam pemerintahan dengan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme menjadi warisan berharga untuk Indonesia.
Diskursus tentang khilafah sebenarnya sudah muncul dalam tulisan-tulisan pemikir dan aktivis gerakan dakwah Indonesia Mohammad Natsir. Pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan inisiator masjid kampus itu menolak sistem politik khilafah Turki Utsmani. (Baca juga: Hagia Sophia, Lebih dari Sekadar Tempat Ibadah)
Persepsi Natsir mengenai Turki dapat dilihat di tulisan-tulisannya saat berdebat dengan Soekarno, antara lain, "Arti Agama dalam Negara", "Dualisme dalam Caesaro-Papisme", "Mengasih Islam Bersinggasana dalam Negara", dan "Kemal Pasja dan Virjmetselarij". (Baca juga: Erdogan, Hagia Sophia, dan Neo-Ottomanisme)
Menurut dia, perkembangan Turki Utsmani di masa-masa Sultan bukanlah pemerintahan Islam. Dengan kata lain tidak ada persatuan agama dan negara di pemerintahan Turki Utsmani.
“Pemerintahan yang zalim dan bobrok seperti di Turki Bani Usman itu bukanlah contoh agama dan negara bersatu. Pemerintahan seperti itu juga tidak dapat diperbaiki dengan 'memisahkan agama' daripadanya yang dikatakan oleh Ir Soekarno," tulis Natsir. (Baca juga: Mitos dan Fakta Hagia Shopia, Bangunan Megah dari 1.500 Tahun Lalu)
Dia melanjutkan, Turki telah memisahkan agama dari politik sejak pemerintahan Turki Utsmani, "sebab memang agama sudah lama terpisah dari negara yang semacam itu.”
Lebih tegas, Natsir menyebut perkembangan Turki Utsmani sebagai "negara failit", "negeri bobrok", dan "tidak modern", sehingga tidak perlu diikuti Indonesia modern setelah merdeka.
Natsir mengakui pendapat Soekarno yang memandang umat Islam saat itu mengalami kemunduran. Namun, penyelesaian yang tepat juga bukan dengan menutup komisariat atau kantor urusan agama dari negara.
Menolak Teokrasi, Mengusung Negara Modern
Menurut Natsir, caesaro-papisme atau suatu cara pemerintahan di mana kaisar menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama bukan ajaran Islam.
"Di Islam tidak kenal pada 'kepala agama' seperti Paus. Islam hanya mengenal satu kepala agama yaitu Rasulullah SAW, dan beliau sudah wafat yang tak ada gantinya lagi untuk selama-lamanya," tulis dia.
Natsir menghindari konflik "keduniaan dan keagamaan". Menurutnya, Islam yang diberikan Nabi Muhammad perlu dijalankan oleh pemimpin dunia dengan konteks zamannya, baik raja, sultan, maupun presiden. Dia memberi contoh sahabat-sahabat nabi.
"Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mereka hanyalah kepala keduniaan yang pemerintahannya menurut aturan-aturan Islam," tulis Natsir dalam "Dualisme dalam Caesaro-Papisme".
Karena itu, secara tegas Natsir menolak teokrasi dalam Islam. "Jika teokrasi ditafsirkan dalam arti politiknya dengan mana suatu negara harus dikepalai seorang wakil Tuhan di bumi, maka saya sebagai seorang Islam menentang itu. Intisari Islam ialah anti teokrasi," tulis Natsir dalam “Dapatkah Dipisahkan Politik dari Agama”.
Pancasila sebagai Konsensus
Menurut Azyumardi Azra, Natsir dan banyak ulama tradisional mengusulkan “negara Islam” modern melalui proses demokrasi. Pandangan itu serupa dengan Agus Salim yang memandang khilafah tidak relevan dengan Indonesia.
Diskursus hubungan Islam dan negara sebagai konsep politik di Indonesia telah usai dan selalu dikembangkan setelah para pemikir dan aktivis kemerdekaan merumuskan Pancasila.
Muhammadiyah menyebut Pancasila sebagai Darul Ahdi wa as-Syahadah (negara perjanjian dan kesaksian). Ulama NU pada 1954 memfatwakan Presiden Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah. Belakangan ulama NU menyebut Indonesia sebagai Darul Mitsaq (negara konsensus) di tengah masyarakat majemuk.
Dengan sistem politik Indonesia modern, pada 1945, Natsir menjadi salah satu ketua partai Masyumi dan Perdana Menteri (1950-1951).
Pemikiran Natsir dalam menempatkan peran agama dalam pemerintahan dengan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme menjadi warisan berharga untuk Indonesia.
(nbs)
Lihat Juga :
