Presiden Prabowo Diminta Lindungi Ekosistem Tembakau Nasional
Jum'at, 25 Oktober 2024 - 13:52 WIB
loading...
A
A
A
Samukrah juga mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025. Ia menyoroti fenomena pergeseran konsumen ke produk rokok yang lebih murah akibat kenaikan tarif cukai dalam tiga tahun terakhir, yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara dari CHT.
Lebih lanjut, Samukrah berharap Presiden Prabowo meninjau ulang kebijakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan, serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengamanan produk tembakau. Ia menilai regulasi tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan industri hasil tembakau dan kehidupan petani tembakau serta cengkeh di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi menambahkan, peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produktivitas petani tembakau dan pengusaha rokok lokal. Menurut kajian mereka, permintaan pasar tembakau terus meningkat, baik domestik maupun internasional, sehingga dibutuhkan mekanisme regulasi yang tepat untuk mendukung sektor ini.
Homaidi menekankan pemerintah perlu meningkatkan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani, serta revitalisasi industri hasil tembakau dengan bantuan sarana dan prasarana yang memadai. "Ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk berpihak pada ekosistem pertembakauan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara," katanya.
Dalam pidato penutupnya, Homaidi mengutip pesan Prabowo bahwa dengan menjaga kekayaan bangsa dan mengelola sumber daya dengan baik, Indonesia akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat dan menjamin kedaulatan bangsa.
Lebih lanjut, Samukrah berharap Presiden Prabowo meninjau ulang kebijakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan, serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengamanan produk tembakau. Ia menilai regulasi tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan industri hasil tembakau dan kehidupan petani tembakau serta cengkeh di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi menambahkan, peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produktivitas petani tembakau dan pengusaha rokok lokal. Menurut kajian mereka, permintaan pasar tembakau terus meningkat, baik domestik maupun internasional, sehingga dibutuhkan mekanisme regulasi yang tepat untuk mendukung sektor ini.
Homaidi menekankan pemerintah perlu meningkatkan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani, serta revitalisasi industri hasil tembakau dengan bantuan sarana dan prasarana yang memadai. "Ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk berpihak pada ekosistem pertembakauan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara," katanya.
Dalam pidato penutupnya, Homaidi mengutip pesan Prabowo bahwa dengan menjaga kekayaan bangsa dan mengelola sumber daya dengan baik, Indonesia akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat dan menjamin kedaulatan bangsa.
(abd)
Lihat Juga :
