Pengamat Minta Hak Prerogatif Prabowo Susun Kabinet Dihormati
Rabu, 23 Oktober 2024 - 19:45 WIB
loading...
Hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto menyusun Kabinet Merah Putih perlu dihormati. Foto/YouTube Setpres
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik Mohammad Zulfikar Dachlan meminta hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto menyusun Kabinet Merah Putih dihormati. Sebanyak 108 orang menteri, wakil menteri (wamen), dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) dinilai strategi dari Prabowo.
Pada akhirnya, dia yakin bakal ada seleksi alam yang membuat KMP lebih ramping. "Biarkan saja. Saya duga, Pak Prabowo membuka pintu seluasnya, nanti akan ada seleksi alam pada 100 hari pertama. Saya yakin, beliau sudah pikirkan ini sejak lama. Bagian dari strategi,” ujar Zulfikar, Rabu (23/10/2024).
Dia pun tidak yakin Prabowo mudah ditekan-tekan atau dipengaruhi. Prabowo sebagai politikus senior, pemimpin parpol, dan mantan militer tentunya memiliki pertimbangan tersendiri yang sangat independen dalam membentuk KMP.
Baca juga: Banyak Diisi Profesional, Kabinet Merah Putih Dinilai untuk Jaga Stabilitas
"Kita harus hormati dong prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau. Saya kira, enggak begitu. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai," tuturnya.
Kendati demikian, kata Zulfikar, keputusan Prabowo membentuk KMP gemuk punya risiko berat karena harus menyediakan anggaran gaji yang gemuk juga. Belum lagi sengkarut kepegawaian dari kementerian yang dibelah, melahirkan masalah baru, mulai urusan kantornya di mana, gaji pegawai serta nomenklaturnya.
Kemudian, ditambah lagi banyak badan dan kementerian yang tupoksinya mirip-mirip. Perlu aturan yang jelas untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Bidang ekonomi cukup rumit. Ada dewan ekonomi, badan ekonomi, Kemenko Perekonomian. Lalu ada Kementerian Investasi, badan investasi, ditambah badan investasi yang dipimpin Pak Muliaman D Hadad. Jadi, yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB," tuturnya.
Sementara itu, Ekonom Partai Buruh Gede Sandra pun sepakat pembentukan KMP merupakan prerogatif presiden yang harus dihormati. Prabowo diyakini memiliki alasan membentuk KMP yang terdiri dari 7 menko, 41 menteri, 55 wamen, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet.
Gede juga mengapresiasi sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional. "Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Dia mengakui tidak semua posisi menteri diisi tokoh parpol atau relawan. Adapula pejabat karier dan profesional yang masuk misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Sebelum masuk KMP, pria kelahiran Jakarta pada 9 Februari 1968 itu menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Budi sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 - Desember 2022), dan Kepala Biro Keuangan Kemendag (Juni 2020 - September 2020).
Begitu juga Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya menjabat Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal. Sebelum meraih posisi puncak di Kementerian Lingkungan, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 itu benar-benar menapak dari bawah.
Pada 1993, dia mengawali karire sebagai forest ranger atau wirawana Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020.
Setelah itu, ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.
Selain itu, Dudy Purwagandhi yang dipilih Presiden Prabowo menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi bukan titipan parpol atau siapa-siapa. Dia murni profesional. Karier awalnya sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997 hingga 2004.
Kemudian naik menjadi General Affair Department Head pada 2004 hingga 2007. Selanjutnya, Dudy menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.
Setelahnya, dia menjabar Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019). Pada 2019, Dudy mendampingi Prabowo sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilu 2019. Setahun kemudian menjabat Komisaris PLN. Tahun ini, dia sempat menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB.
Pada akhirnya, dia yakin bakal ada seleksi alam yang membuat KMP lebih ramping. "Biarkan saja. Saya duga, Pak Prabowo membuka pintu seluasnya, nanti akan ada seleksi alam pada 100 hari pertama. Saya yakin, beliau sudah pikirkan ini sejak lama. Bagian dari strategi,” ujar Zulfikar, Rabu (23/10/2024).
Dia pun tidak yakin Prabowo mudah ditekan-tekan atau dipengaruhi. Prabowo sebagai politikus senior, pemimpin parpol, dan mantan militer tentunya memiliki pertimbangan tersendiri yang sangat independen dalam membentuk KMP.
Baca juga: Banyak Diisi Profesional, Kabinet Merah Putih Dinilai untuk Jaga Stabilitas
"Kita harus hormati dong prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau. Saya kira, enggak begitu. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai," tuturnya.
Kendati demikian, kata Zulfikar, keputusan Prabowo membentuk KMP gemuk punya risiko berat karena harus menyediakan anggaran gaji yang gemuk juga. Belum lagi sengkarut kepegawaian dari kementerian yang dibelah, melahirkan masalah baru, mulai urusan kantornya di mana, gaji pegawai serta nomenklaturnya.
Kemudian, ditambah lagi banyak badan dan kementerian yang tupoksinya mirip-mirip. Perlu aturan yang jelas untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Bidang ekonomi cukup rumit. Ada dewan ekonomi, badan ekonomi, Kemenko Perekonomian. Lalu ada Kementerian Investasi, badan investasi, ditambah badan investasi yang dipimpin Pak Muliaman D Hadad. Jadi, yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB," tuturnya.
Sementara itu, Ekonom Partai Buruh Gede Sandra pun sepakat pembentukan KMP merupakan prerogatif presiden yang harus dihormati. Prabowo diyakini memiliki alasan membentuk KMP yang terdiri dari 7 menko, 41 menteri, 55 wamen, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet.
Gede juga mengapresiasi sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional. "Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Dia mengakui tidak semua posisi menteri diisi tokoh parpol atau relawan. Adapula pejabat karier dan profesional yang masuk misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Sebelum masuk KMP, pria kelahiran Jakarta pada 9 Februari 1968 itu menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Budi sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 - Desember 2022), dan Kepala Biro Keuangan Kemendag (Juni 2020 - September 2020).
Begitu juga Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya menjabat Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal. Sebelum meraih posisi puncak di Kementerian Lingkungan, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 itu benar-benar menapak dari bawah.
Pada 1993, dia mengawali karire sebagai forest ranger atau wirawana Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020.
Setelah itu, ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.
Selain itu, Dudy Purwagandhi yang dipilih Presiden Prabowo menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi bukan titipan parpol atau siapa-siapa. Dia murni profesional. Karier awalnya sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997 hingga 2004.
Kemudian naik menjadi General Affair Department Head pada 2004 hingga 2007. Selanjutnya, Dudy menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.
Setelahnya, dia menjabar Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019). Pada 2019, Dudy mendampingi Prabowo sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilu 2019. Setahun kemudian menjabat Komisaris PLN. Tahun ini, dia sempat menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB.
(rca)
Lihat Juga :
