Tingkat Kesukaan Masyarakat pada Prabowo Subianto Capai 90%

Tantangan selanjutnya adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Berdasarkan data lembaga Economist Intelligence Unit, dalam 3 tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia terus turun. Dari 6.71 pada 2021 menjadi 6.53 pada 2023. Peringkat Indonesia sebagai negara demokrasi juga turun, dari peringkat 52 pada 2021 menjadi peringkat 56 pada 2023. "Tentunya indeks demokrasi sebuah negara tak hanya soal angka dan peringkat. Namun angka dan peringkat tersebut mencerminkan ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah baru," kata Ardian Sopa.

Stagnansi penanganan korupsi juga menjadi tantangan selanjutnya. Prabowo-Gibran harus mampu menurunkan praktik korupsi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir nilai dari penanganan korupsi di Indonesia cenderung stagnan. Di angka 34 pada 2022, dan tetap sama di angka 34 pada 2023.



Sementara peringkat Indonesia di dunia sebagai negara yang bersih dari korupsi mengalami turun peringkat. Dari peringkat 110 pada 2022 menjadi peringkat 115 pada tahun 2023.

Seberapa kuat Prabowo akan mengoreksi rapor merah demokrasi di Indonesia? Kebisingan pro dan kontra, konsultasi publik, suara oposisi, di satu sisi terlihat tidak membuat kerja publik menjadi efisien. Apalagi negara seperti China dan Singapura bisa tumbuh secara ekonomi tanpa terlalu banyak memberi ruang untuk demokrasi.

Namun tanpa demokrasi yang memadai, tanpa check and balances yang cukup, dan tanpa suara oposisi yang kuat, kebijakan yang mungkin salah akan sulit dikoreksi secara kelembagaan. Demokrasi memberi ruang untuk perbaikan melalui pengawasan, kritik, dan evaluasi, yang justru menjadi instrumen penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik.

"Tanpa itu, kestabilan ekonomi jangka pendek bisa jadi mengorbankan keadilan dan kestabilan sosial jangka Panjang," katanya.