Komnas HAM: Pengaduan dari Luar Jawa Didominasi Konflik Agraria

Melihat persoalan itu, Komnas HAM aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar memperbaiki layanan publiknya. Masalah HAM baru yang muncul adalah diskriminasi atau intoleransi.

"Sekelompok orang melakukan tindakan kepada yang lain, baik karena paham agama atau lainnya. Ini mulai banyak. Kita mengalami problem relasi antarkelompok," tuturnya. (Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Minerba Dinilai Rentan Memicu Pelanggaran HAM )

Selain itu, pihak-pihak yang banyak diadukan ke Komnas HAM adalah pemerintah kabupaten dan kepolisian. Masyarakat mengadukan pemerintah kabupaten biasanya terkait dengan izin lahan yang diberikan perusahaan atau siapa pun, tetapi berimplikasi terhadap kehidupan mereka.

Amiruddin menjelaskan, lembaga lain yang sering diadukan adalah kepolisian. Masalah yang diadukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyalahgunaan senjata hingga dugaan kekerasan.

"Ini konstan setiap tahun. Bagaimana masyarakat melihat kinerja polisi terkait dengan perkembangan diri mereka. Dulu tidak pernah diadukan, sekarang banyak," katanya.