Jaga Stabilitas Nasional di Awal Pemerintahan, Prabowo Diharapkan Tak Ganti Kapolri
Selasa, 08 Oktober 2024 - 21:58 WIB
loading...
A
A
A
Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53% dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.
Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.
Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13%. Dari 326.804 kasus pada 2022 menjadi 435.086 kasus pada 2023. Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. “Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia, bahkan global,” ucapnya.
Menurut Haidar, alasan ketiga yakni politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada Serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi.
”Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak,” ujarnya.
Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.
Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13%. Dari 326.804 kasus pada 2022 menjadi 435.086 kasus pada 2023. Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. “Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia, bahkan global,” ucapnya.
Menurut Haidar, alasan ketiga yakni politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada Serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi.
”Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak,” ujarnya.
Lihat Juga :
