Pengamat Cium Aroma Politis soal Ekspor Pasir Laut di Ujung Jabatan Jokowi

Pieter mengamini penambangan pasir kerap kali melibatkan kepentingan ekonomi besar, yang sering bersinggungan dengan kekuasaan politik dan elite bisnis. "Ada anggapan bahwa kebijakan ini bisa menjadi jebakan politik bagi Prabowo. Jika pemerintahannya nanti terpaksa menghentikan penambangan pasir karena dampak lingkungan yang parah maka Prabowo akan terlihat tidak pro investasi,” ucapnya.

“Namun, jika dia membiarkannya, dia akan dianggap tidak peduli pada kelestarian alam. Ini adalah dilema yang tidak mudah dipecahkan dan bisa mempengaruhi citra politik Prabowo di masa depan," sambungnya.

Pieter Zulkifli menyinggung respons Partai Gerindra tak lama kebijakan izin ekspor pasir laut diumumkan ke masyarakat. Dia menilai pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta pemerintah menunda kebijakan itu tidak lepas dari banyaknya masukan aktivis lingkungan yang menolak keputusan Jokowi membuka izin ekspor pasir laut.

"Dia menegaskan bahwa Gerindra tidak ingin kebijakan ini merugikan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan bergantung pada ekosistem laut," ungkapnya.

Dia pun melihat Muzani memberi sinyal bahwa Prabowo siap mengevaluasi kebijakan ini begitu resmi dilantik sebagai presiden nantinya. Hal ini menandakan bahwa Prabowo dan Gerindra sadar akan potensi risiko dari kebijakan tambang pasir ini terhadap reputasi pemerintahan baru.

"Dalam beberapa hari ke depan, Prabowo akan mengambil alih tongkat estafet dari Jokowi. Publik kini menantikan keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan baru terkait izin tambang pasir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah diminta Gerindra untuk tidak memproses izin ekspor bagi 66 perusahaan yang telah mendaftar,” katanya.

Pieter menyatakan bahwa keputusan kontroversial Jokowi di ujung kepemimpinan yang membuka ekspor pasir laut merupakan tantangan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, kebijakan ini bisa menjadi masalah serius yang mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo dan amunisi bagi lawan politiknya di kemudian hari.

"Apakah ini sebuah jebakan politik atau hanya kebijakan pragmatis, hanya waktu yang akan menjawab," pungkasnya.