Cak Imin Sebut Wacana Tambah Jumlah Komisi di DPR Tak Dibahas Periode Ini
loading...
Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar menyebut, wacana penambahan jumlah komisi di DPR tidak bisa dibahas dalam periode saat ini, Rabu (25/9/2024). Foto/SINDOnews/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar menyebut, wacana penambahan jumlah komisi di DPR tidak bisa dibahas dalam periode saat ini. Menurutnya, masa kerja DPR di periode saat ini akan berakhir.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku belum mengikuti soal isu tersebut. Akan tetapi, yang dia ketahui sampai saat ini wacana itu masih di level lobi-lobi antar fraksi.
"Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini merubah itu," kata Cak Imin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Menurutnya, pembahasan itu baru bisa dilakukan setelah adanya pelantikan anggota DPR yang baru pada awal Oktober 2024 mendatang.
Di sisi lain, ia menyebut wacana penambahan jumlah komisi di DPR ini juga harus menyesuaikan jumlah Kementerian yang ada pada pemerintahan Prabowo sebagai Presiden terpilih.
"Nah itu saya sendiri belum pernah mendapat laporan fraksi ya. Apa logika nambahnya bagaimana? Saya tidak terlibat karena saya kan sudah tidak ikut lagi nanti," ujarnya.
"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Tapi apa benar kementerian yang nambah, kita juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa dilakukan periode ini," tuturnya melanjutkan.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku belum mengikuti soal isu tersebut. Akan tetapi, yang dia ketahui sampai saat ini wacana itu masih di level lobi-lobi antar fraksi.
"Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini merubah itu," kata Cak Imin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Menurutnya, pembahasan itu baru bisa dilakukan setelah adanya pelantikan anggota DPR yang baru pada awal Oktober 2024 mendatang.
Di sisi lain, ia menyebut wacana penambahan jumlah komisi di DPR ini juga harus menyesuaikan jumlah Kementerian yang ada pada pemerintahan Prabowo sebagai Presiden terpilih.
"Nah itu saya sendiri belum pernah mendapat laporan fraksi ya. Apa logika nambahnya bagaimana? Saya tidak terlibat karena saya kan sudah tidak ikut lagi nanti," ujarnya.
"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Tapi apa benar kementerian yang nambah, kita juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa dilakukan periode ini," tuturnya melanjutkan.
(maf)
Explore More