Soal Pergantian 5 Anggota DPR dari PKB, Begini Penjelasan KPU
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara terkait penetapan pergantian lima anggota DPR RI terpilih dalam Pemilu 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Aguts Mellaz mengatakan, anggota DPR sebelum dilantik merupakan kewenangan KPU sesuai aturan yang ada. Tidak hanya PKB, permohonan pergantian juga dilakukan oleh beberapa partai lain. Pergantian tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau proses untuk pergantian calon terpilih sebelum pelantikan itu sudah ada dan diatur mekanisme itu tersendiri. Jadi ada beberapa parpol juga mengajukan hal yang sama, prosesnya juga diberlakukan sama-sama," kata Agust Mellaz, Senin (23/9/2024).
Dia mengklaim pergantian itu telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang penetapan calon terpilih dan kemudian penggantian calon terpilih.
"Kalau itu belum dilantik maka mekanismenya antara partai politik dengan KPU. Surat pengajuan dari partai politik, kemudian ada klarifikasi yang dilakukan oleh KPU ke partai politik. Tapi kalau yang nanti sudah dilantik, per 1 Oktober maka mekanismenya Pergantian Antarwaktu (PAW)," jelasnya.
Dia menyebut, jika para anggota dewan telah dilantik, aturan itu bukan lagi wilayahnya KPU dengan partai melainkan Presiden yang dapat mengeluarkan SK.
"Karena itu nanti pasti urusannya sudah SK Presiden. Diajukan ke DPR, DPR akan mungkin meneruskan ke KPU untuk calon pengganti nomor urut berikutnya, atau suara terbanyak berikutnya. Jadi sekarang mekanismenya bentuk yang ada di wilayah KPU dan partai politik," jelasnya.
Sebelumnya, KPU menetapkan pergantian lima anggota DPR RI terpilih dalam Pemilu 2024 dari PKB. Mereka rata-rata yang diganti karena diberhentikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dari salinan keputusan yang diterima, Sabtu 21 September 2024 penetapan KPU ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin tertanggal 20 September 2024.
Dalam putusan tersebut KPU menetapkan lima anggota DPR terpilih dari PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, dan Jawa Timur V.
“Menetapkan perubahan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, dan Jawa Timur V, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,” tulis keputusan tersebut.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Aguts Mellaz mengatakan, anggota DPR sebelum dilantik merupakan kewenangan KPU sesuai aturan yang ada. Tidak hanya PKB, permohonan pergantian juga dilakukan oleh beberapa partai lain. Pergantian tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau proses untuk pergantian calon terpilih sebelum pelantikan itu sudah ada dan diatur mekanisme itu tersendiri. Jadi ada beberapa parpol juga mengajukan hal yang sama, prosesnya juga diberlakukan sama-sama," kata Agust Mellaz, Senin (23/9/2024).
Dia mengklaim pergantian itu telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang penetapan calon terpilih dan kemudian penggantian calon terpilih.
"Kalau itu belum dilantik maka mekanismenya antara partai politik dengan KPU. Surat pengajuan dari partai politik, kemudian ada klarifikasi yang dilakukan oleh KPU ke partai politik. Tapi kalau yang nanti sudah dilantik, per 1 Oktober maka mekanismenya Pergantian Antarwaktu (PAW)," jelasnya.
Dia menyebut, jika para anggota dewan telah dilantik, aturan itu bukan lagi wilayahnya KPU dengan partai melainkan Presiden yang dapat mengeluarkan SK.
"Karena itu nanti pasti urusannya sudah SK Presiden. Diajukan ke DPR, DPR akan mungkin meneruskan ke KPU untuk calon pengganti nomor urut berikutnya, atau suara terbanyak berikutnya. Jadi sekarang mekanismenya bentuk yang ada di wilayah KPU dan partai politik," jelasnya.
Sebelumnya, KPU menetapkan pergantian lima anggota DPR RI terpilih dalam Pemilu 2024 dari PKB. Mereka rata-rata yang diganti karena diberhentikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dari salinan keputusan yang diterima, Sabtu 21 September 2024 penetapan KPU ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin tertanggal 20 September 2024.
Dalam putusan tersebut KPU menetapkan lima anggota DPR terpilih dari PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, dan Jawa Timur V.
“Menetapkan perubahan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, dan Jawa Timur V, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,” tulis keputusan tersebut.
(cip)