Tanpa Pembenahan Partai, ICW Nilai Percuma Ubah Format Pilkada
Rabu, 20 November 2019 - 10:11 WIB
Tanpa Pembenahan Partai, ICW Nilai Percuma Ubah Format Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Evaluasi Pilkada merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih. Hal itu disampaikan Aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW), Lalola Easter merespons pernyataan Mendagri , Tito Karnavian yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah bukan prestasi yang hebat.
"Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak lansung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi," ujar Lalola saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/11/2019).
Lola sapaan akrabnya menilai ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan. (Baca juga: Ganjar Ingatkan Mendagri, Pilkada Lewat DPRD Rawan Jual Beli )
Menurutnya, penilaian ini tidak komprehensif. Sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying atau mahar politik) sebagai salah satu masalah utama.
Dengan demikian, kata Lola, ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada. Baginya, pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada.
"Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut," tegasnya.
Di sisi lain, sambung Lola, inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. "Namun sejauh ini, belum ada respons konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," pungkasnya.
"Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak lansung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi," ujar Lalola saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/11/2019).
Lola sapaan akrabnya menilai ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan. (Baca juga: Ganjar Ingatkan Mendagri, Pilkada Lewat DPRD Rawan Jual Beli )
Menurutnya, penilaian ini tidak komprehensif. Sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying atau mahar politik) sebagai salah satu masalah utama.
Dengan demikian, kata Lola, ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada. Baginya, pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada.
"Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut," tegasnya.
Di sisi lain, sambung Lola, inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. "Namun sejauh ini, belum ada respons konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," pungkasnya.
(kri)
