Jelang Munas, Golkar Diharapkan Tidak Bersifat Oligarki

JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-55 harus diterjemahkan agar partai ini terus berbenah menjadi partai modern.

Keberadaan partai modern itu dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi kita yang masih bertumbuh (in the making). Demokrasi yang menyejahterakan masih membutuhkan perjuangan.

"Seperti kemandirian dan biaya partai politik, korupsi yang menggurita, menguatnya populisme konservatif antitoleransi dan antidemokrasi hingga manajemen dan tata kelola partai yang bersifat oligarki dan pragmatisme," kata politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Kamis (7/11/2019).

(Baca juga: Dukungan Jokowi ke Airlangga Tak Diambil Pusing Timses Bamsoet)

Anggota DPR ini menyatakan, perlu adanya pergeseran dari politik retorik para elite menjadi politik kerja dengan pelibatan setiap 'warga' di tempatnya masing-masing. Artinya politik retorika elite yang selama ini dikumandangkan, harus dibumikan menjadi politik kerja 'warga'.

"Sehingga partai politik menjadikan warga negara terberdayakan serta memiliki kepedulian bahwa demokrasi itu adalah miliknya, jiwanya dan harapannya untuk masa depannya lebih baik lagi," jelasnya.

Agun mengungkapkan, dalam pengantar buku David Mathews yang berjudul Ekologi Demokrasi: Demokrasi Deliberatif dan Kekuatan Warga, diperlukan demi menghindari berkembangnya perilaku "opportunity behaviour" dari para elite dalam menjalankan kekuasaanya.

"Menjalankan kekuasaaan sepihak meninggalkan norma dan etik. Kondisi ini potensial memunculkan praktik oligarki dan kolusi. Tata kelola seperti ini membuat pemilih makin tidak percaya terhadap partai politik, dan semakin menjauh dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya," ucapnya.

Partisipasi rakyat 'warga' menurutnya, menjadi semakin rendah dalam keikutsertaannya dalam setiap pemilu. Dukungan dan kepercayaan terhadap partai semakin surut, pilihan lebih didasarkan kemampuan uang dan atau kekuasaan dibandingkan integritas dan kompetensi.

"Partai modern yang dibutuhkan dalam konsep Demokrasi Deliberatif pada hakekatnya adalah karakter partai modern yang sungguh-sungguh kembali pada jati dirinya sebagai sarana mengagregrasi partisipasi rakyat dengan tujuan memberdayakan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

"Di mana demokrasi yang dijalankan oleh partai politik harus menyertakan semua pihak, negara, swasta, profesional, industri, agamawan, budayawan, dan sebagainya. Di mana kesemuanya terlibat dan melibatkan 'warga' masyarakat yang ingin disejahterakan," sambungnya.

Maka kata Agun, sudah saatnya Munas Golkar di bulan Desember 2019 ini merancang masa depan Golkar sebagai partai ideologis, partai pembangunan, partai kader, tempat kreativitas dan inovasi kaum muda/milenial, mendayagunakan teknologi dalam tata kelola dan manajemen partai terbuka, serta melibatkan ‘warga’ di lingkungannya masing-masing.

"Jadi, sambutan Presiden Jokowi tentang partai modern itu bisa diartikan sebagai apresiasi yang harus diterjemahkan sebagai instrospeksi dan motivasi bagi jajaran pengurus dan kader Partai Golkar saat ini," ujarnya.