PKB Kritisi Kebijakan Menag Soal Cadar
Kamis, 31 Oktober 2019 - 14:12 WIB
PKB Kritisi Kebijakan Menag Soal Cadar
A
A
A
JAKARTA - PKB mengkritisi kebijakan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal larangan pengunaan cadar. Menag sebaiknya mengurusi hal yang lebih substansial ketimbang hal yang tampak di luar, serta mengkaji lebih dalam apapun kebijakan yang akan diambil.
“Dari pada ngurusin yang tampak mending Menag itu ngurusin yang subtansial aja deh. Karena soal radikalisasi, soal terorisme dan seterusnya itu bukan soal penampakan, bukan apa yang kelihatan, tapi ini soal ideologi, mending Menag urus soal ini dulu. Baru nanti kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, nah baru keluarkan peraturan itu,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Yaqut memaparkan, dari sisi budaya, niqab atau cadar itu budaya Arab, bukan Islam dan dalam sejarah, Indonesia dimerdekakan salah satunya oleh ras Arab juga. Jadi, sah saja kalau ada budaya Arab, budaya Cina, Jawa dan etnis lainnya. Jadi, sebaiknya saling menghargai kebudayaan etnis tertentu karena itu yang lebih penting. (Baca juga: PKS Kritisi Wacana Menag Larang Cadar di Instansi Pemerintah)
“Pesan saya ke menteri agama itu, pelajari dulu itu radikalisme, terorisme ideologinya seperti apa? Berhubungan engga sama cara berpakaian orang? Nggak usah aneh-aneh lah saya kira,” kata Pimpinan Komisi II DPR itu.
Menurut Yaqut, dirinya bukan tidak setuju tetapi, alangkah baiknya jika Menag mempelajari terlebih dulu apa yang dimaksud radikalisme, terorisme dan hubungannya dengan cara berpakaian orang. “Kalau tidak berhubungan, ngalahin sih bikin aturan yang nggak perlu,” tandasnya.
“Dari pada ngurusin yang tampak mending Menag itu ngurusin yang subtansial aja deh. Karena soal radikalisasi, soal terorisme dan seterusnya itu bukan soal penampakan, bukan apa yang kelihatan, tapi ini soal ideologi, mending Menag urus soal ini dulu. Baru nanti kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, nah baru keluarkan peraturan itu,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Yaqut memaparkan, dari sisi budaya, niqab atau cadar itu budaya Arab, bukan Islam dan dalam sejarah, Indonesia dimerdekakan salah satunya oleh ras Arab juga. Jadi, sah saja kalau ada budaya Arab, budaya Cina, Jawa dan etnis lainnya. Jadi, sebaiknya saling menghargai kebudayaan etnis tertentu karena itu yang lebih penting. (Baca juga: PKS Kritisi Wacana Menag Larang Cadar di Instansi Pemerintah)
“Pesan saya ke menteri agama itu, pelajari dulu itu radikalisme, terorisme ideologinya seperti apa? Berhubungan engga sama cara berpakaian orang? Nggak usah aneh-aneh lah saya kira,” kata Pimpinan Komisi II DPR itu.
Menurut Yaqut, dirinya bukan tidak setuju tetapi, alangkah baiknya jika Menag mempelajari terlebih dulu apa yang dimaksud radikalisme, terorisme dan hubungannya dengan cara berpakaian orang. “Kalau tidak berhubungan, ngalahin sih bikin aturan yang nggak perlu,” tandasnya.
(cip)
