Singgung Gibran, Mahfud MD: Banyak Hukum Diperkosa Bila Menyangkut Politik dan Kekuasaan
Rabu, 11 September 2024 - 14:21 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, UU tersebut diperhalus sedikit di mana hakim yang diminta konfirmasi itu hanya orang-orang yang masuk pada periode kedua. Mahfud menyebut ada tiga orang hakim yang harus diminta dikonfirmasi. Mereka adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Hartoyo.
“Kami para mantan hakim MK sudah bertemu, tidak boleh ada pemberhentian hakim MK itu atas nama apa pun pada saat masa jabatan sedang berjalan sesuai dengan Keppresnya, enggak ada konfirmasi-konfirmasian,” katanya.
“Tetapi DPR tetap begitu. Saat itu (UU) dibuat, kira-kira ancamannya kalau tidak ikut pemerintah di dalam kasus-kasus pemilu waktu itu, ancamannya kira-kira tiga orang ini dikonfrimasi pasti tidak diangkat lagi. Kan tidak boleh di pengadilan hakim diberhentikan dari jabatannya. Itulah sebabnya saya tolak,” sambungnya.
Mahfud mengaku meminta kepada Istana agar dirinya mewakili pemerintah di DPR. Tujuannya agar masalah tersebut selesai. Saat pembahasan bersama DPR, Mahfud mengaku tidak setuju karena melanggar independensi MK.
“Saya tolak, tapi setelah saya tidak jadi Menteri, maju lagi (UU) ke DPR. Padahal itu berpotensi oleh masyarakat diuji formal karena prosedurnya salah. Saya bisa menjadi saksi itu prosedurnya ndak benar. Prosedurnya melanggar prinsip-prinsip keterbukaan” ucapnya.
Namun setelah dirinya tidak menjadi menteri, sambung Mahfud, pasal yang dulu ditolak dalam UU tersebut diperberat.
“Isinya, bagi hakim MK yang sudah masuk periode ketiga seperti Anwar Usman dan Arif Hidayat itu pensiun dalam usia 70 tahun atau habis masa SK-nya 5 tahun. Nah, dengan perubahan ini, Anwar Usman yang harusnya pensiun tahun 2027 dia memperpanjang sampai 2028 tambah lagi satu tahun. Kan sudah jelas sangat tendensius,” tegasnya.
“Kami para mantan hakim MK sudah bertemu, tidak boleh ada pemberhentian hakim MK itu atas nama apa pun pada saat masa jabatan sedang berjalan sesuai dengan Keppresnya, enggak ada konfirmasi-konfirmasian,” katanya.
“Tetapi DPR tetap begitu. Saat itu (UU) dibuat, kira-kira ancamannya kalau tidak ikut pemerintah di dalam kasus-kasus pemilu waktu itu, ancamannya kira-kira tiga orang ini dikonfrimasi pasti tidak diangkat lagi. Kan tidak boleh di pengadilan hakim diberhentikan dari jabatannya. Itulah sebabnya saya tolak,” sambungnya.
Mahfud mengaku meminta kepada Istana agar dirinya mewakili pemerintah di DPR. Tujuannya agar masalah tersebut selesai. Saat pembahasan bersama DPR, Mahfud mengaku tidak setuju karena melanggar independensi MK.
“Saya tolak, tapi setelah saya tidak jadi Menteri, maju lagi (UU) ke DPR. Padahal itu berpotensi oleh masyarakat diuji formal karena prosedurnya salah. Saya bisa menjadi saksi itu prosedurnya ndak benar. Prosedurnya melanggar prinsip-prinsip keterbukaan” ucapnya.
Namun setelah dirinya tidak menjadi menteri, sambung Mahfud, pasal yang dulu ditolak dalam UU tersebut diperberat.
“Isinya, bagi hakim MK yang sudah masuk periode ketiga seperti Anwar Usman dan Arif Hidayat itu pensiun dalam usia 70 tahun atau habis masa SK-nya 5 tahun. Nah, dengan perubahan ini, Anwar Usman yang harusnya pensiun tahun 2027 dia memperpanjang sampai 2028 tambah lagi satu tahun. Kan sudah jelas sangat tendensius,” tegasnya.
Lihat Juga :
