Masa Pandemi Momentum Perbarui Data Penerima Manfaat Bansos
Kamis, 27 Agustus 2020 - 05:43 WIB
loading...
SMERU Research Institute meminta pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan masa pandemi Corona untuk mengevaluasi serta memperbarui data penerima bansos. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - SMERU Research Institute meminta pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan masa pandemi virus Corona (Covid-19) untuk mengevaluasi serta memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos). Sebab menurut pengamatan di lapangan, masih banyak penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan terlambat.
(Baca juga: Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima Bantuan Upah Rp600.000)
Deputi Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan SMERU, Athia Yumna, menilai persoalan itu ditengarai karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah tidak valid lagi. Menurut dia, data yang digunakan sudah lama dan terakhir kali diverifikasi pada 2015.
(Baca juga: Ketua KPU Klaim Semua SDM Penyelenggara Pilkada Aman dari Covid-19 )
"Harus ada perbaikan atau pemutakhiran data yang serius. Pemerintah pusat dan daerah harus membangun sistem yang responsif dalam pemutakhiran data, terutama DTKS. Jadi, ini momentum untuk memperbaiki," kata Athia dalam seminar daring, Rabu (26/8/2020).
Athia menilai, tantangan tersebut sebenarnya bisa diatasi karena menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota untuk membuat data terbarunya. Namun, hal itu ternyata tidak kontinyu dilaksanakan semua daerah.
Ia juga menyoroti verifikasi atau validasi keluarga penerima manfaat (KPM) perluasan yang tidak dilakukan seperti biasanya, terlambat, dan bervariasi. Selain itu, penargetan juga masih belum tepat sasaran.
(Baca juga: Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima Bantuan Upah Rp600.000)
Deputi Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan SMERU, Athia Yumna, menilai persoalan itu ditengarai karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah tidak valid lagi. Menurut dia, data yang digunakan sudah lama dan terakhir kali diverifikasi pada 2015.
(Baca juga: Ketua KPU Klaim Semua SDM Penyelenggara Pilkada Aman dari Covid-19 )
"Harus ada perbaikan atau pemutakhiran data yang serius. Pemerintah pusat dan daerah harus membangun sistem yang responsif dalam pemutakhiran data, terutama DTKS. Jadi, ini momentum untuk memperbaiki," kata Athia dalam seminar daring, Rabu (26/8/2020).
Athia menilai, tantangan tersebut sebenarnya bisa diatasi karena menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota untuk membuat data terbarunya. Namun, hal itu ternyata tidak kontinyu dilaksanakan semua daerah.
Ia juga menyoroti verifikasi atau validasi keluarga penerima manfaat (KPM) perluasan yang tidak dilakukan seperti biasanya, terlambat, dan bervariasi. Selain itu, penargetan juga masih belum tepat sasaran.
Lihat Juga :
