Soal Pemangkasan Eselon, Menpan RB: Jangan Sampai Jadi Gejolak
Rabu, 23 Oktober 2019 - 21:24 WIB
Soal Pemangkasan Eselon, Menpan RB: Jangan Sampai Jadi Gejolak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan pemangkasan eselon menjadi salah satu amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun dia mengatakan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pemangkasan eselon nantinya.
“Jangan sampai sebuah keputusan menjadi gejolak. Memangkas eselon baru pidato sudah luar biasa. Karena peluang jadi menjadi eselon I dan II menjadi kecil. Maka harus dipikirkan soal kinerja dan sebagainya,” ujarnya di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Seperti diketahui, pemangkasan eselon bisa berdampak pada penghasilan PNS. Pasalnya, akan ada tunjangan yang terpangkas.
Dia menuturkan dalam pemangkasan itu akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Tjahjo melanjutkan akan menginventarisasi masalah terlebih dahulu.
“Menyangkut tunjangan kinerja. Kita perlu koordinasi semua pihak. Itu akan pikirkan dengan baik,” tuturnya.
Politikus PDIP ini menambahkan jangan sampai suatu kebijakan merugikan salah satu pihak termasuk PNS. Karena itu, dirinya tidak ingin terburu-buru.
“Kita tidak ingin cepat tapi malah menimbulkan masalah. Tapi bagaimana kebijakan diterima semua pihak. Tidak merugikan dalam penjenjangan karir,” pungkasnya.
“Jangan sampai sebuah keputusan menjadi gejolak. Memangkas eselon baru pidato sudah luar biasa. Karena peluang jadi menjadi eselon I dan II menjadi kecil. Maka harus dipikirkan soal kinerja dan sebagainya,” ujarnya di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Seperti diketahui, pemangkasan eselon bisa berdampak pada penghasilan PNS. Pasalnya, akan ada tunjangan yang terpangkas.
Dia menuturkan dalam pemangkasan itu akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Tjahjo melanjutkan akan menginventarisasi masalah terlebih dahulu.
“Menyangkut tunjangan kinerja. Kita perlu koordinasi semua pihak. Itu akan pikirkan dengan baik,” tuturnya.
Politikus PDIP ini menambahkan jangan sampai suatu kebijakan merugikan salah satu pihak termasuk PNS. Karena itu, dirinya tidak ingin terburu-buru.
“Kita tidak ingin cepat tapi malah menimbulkan masalah. Tapi bagaimana kebijakan diterima semua pihak. Tidak merugikan dalam penjenjangan karir,” pungkasnya.
(kri)
