Kembali Jabat Menkumham, Yasonna Bakal Tertibkan Perda Bermasalah

Selasa, 22 Oktober 2019 - 17:36 WIB
Kembali Jabat Menkumham,...
Kembali Jabat Menkumham, Yasonna Bakal Tertibkan Perda Bermasalah
A A A
JAKARTA - Politikus PDIP Yasonna Laoly dipastikan akan kembali menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Hal ini terlihat dari topik-topik yang dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

“Saya baru menghadap bapak presiden. Bapak presiden meminta saya membantu dia kembali. Kami diskusi banyak meminta agar usulan dua omnimbus law disampaikan beberapa waktu lalu pada pidato pertama di MPR bisa betul-betul diselesaikan segera dan kita berkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Selain itu deregulasi masih menjadi tugasnya pada periode 2019-2024. Selain peraturan di tataran kementerian, peraturan daerah (Perda) pun akan jadi sasaran deregulasi. (Baca juga: Kembali Dipanggil Jokowi ke Istana, Yasonna Laoly Lanjut Menteri)

“Termasuk soal perda-perda. Bagaimana perda-perda itu mendorong pertumbuhan. Kalau tumpang tindih dan menghalangi, kita akan selesakan nanti. Kita cari solusi terbaik untuk itu,” jelasnya.

Dia membuka kemungkinan perda bermasalah akan dibatalkan melalui peraturan presiden. “Apakah nanti perda dibatalkan melalui perpres. Perda kita harmonisasi. Jangan nanti semua daerah bisa melakukan peraturan yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita,” tuturnya.

Seperti diketahui kewenangan pembatalan perda yang dimiliki pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri (Mendagri) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yasonna menilai yang dibatalkan adalah kewenangan eksekutif review. Sementara hirarki aturan perundang-undangan, perda tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

“Hirarki perundangan peraturan presiden lebih tinggi dari perda. Jadi bukan lagi sifatnya eksekutif review. Nanti kita lihat kami juga menyampaikan dalam pembentukan UU. UU pembentukan perundangan harus kita harmonisasi supaya jangan bertentangan satu sama lain di atasnya,” paparnya.

Selain itu, dirinya juga akan terus melakukan perbaikan layanan keimigrasian. Termasuk penanganan masalah lapas yang sudah over capacity. Dia pun ingin mendorong agar revisi UU Narkotika segera dilakukan untuk mengedepankan konsep rehabilitasi.

“Secara khusus kita mendiskusikan bahwa hampir 50% penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika. Harus dicari jalan bagaimana menyelesaikan kejahatan narkotika ini. Diperlukan sinergitas Kemenkumham, Polri dan BNN. Akar masalahnya harus selesaikan,” pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
Terus Dukung Pemerintahan...
Terus Dukung Pemerintahan Jokowi, PDIP: Wabah Corona Masalah Bersama
Soal Reshuffle, PDIP...
Soal Reshuffle, PDIP Yakin Presiden Punya Pertimbangan Politik dan Strategis
Jokowi Evaluasi Kinerja...
Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri, PDIP: Ini Momentum Tepat
PDIP Dukung Jokowi Rombak...
PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet
Reshuffle Kabinet, Pengamat...
Reshuffle Kabinet, Pengamat Prediksi Jatah Kursi Menteri PDIP Bertambah
PDIP Diminta Kawal Ketat...
PDIP Diminta Kawal Ketat Pemerintahan Jokowi
Berita Terkini
Tepis RUU TNI Kembalikan...
Tepis RUU TNI Kembalikan Dwifungsi ABRI, Utut Adianto Berdalih Tak Ada yang Bisa Kembalikan Jarum Jam
13 menit yang lalu
62 Brigjen Pol Dimutasi...
62 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri di Maret 2025, Ini Daftar Namanya
4 jam yang lalu
Pilih Hotel Mewah Bintang...
Pilih Hotel Mewah Bintang 5 untuk Bahas RUU TNI, Sekjen DPR: Available dan Terjangkau!
6 jam yang lalu
Beri Semangat Santri...
Beri Semangat Santri di Ponpes Ciamis, Bahlil Cerita Tidak Pernah Mimpi Jadi Pejabat
8 jam yang lalu
Ditjenpas Sebut 7 Tahanan...
Ditjenpas Sebut 7 Tahanan Lapas Kutacane yang Kabur Belum Kembali
8 jam yang lalu
Soroti Penempatan Perwira...
Soroti Penempatan Perwira Polri di Lembaga Sipil, MPSI: Berpotensi Ancam Netralitas
9 jam yang lalu
Infografis
Pasukan Korea Utara...
Pasukan Korea Utara Kembali ke Garis Depan Perang Ukraina
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved