Usai Bertemu, Prabowo dan Surya Paloh Sepakati Tiga Hal Ini

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh telah selesai menggelar pertemuan secara tertutup. Prabowo mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan persahabatan yang meski sempat mengalami perbedaan politik dalam pemilu.

Kata Prabowo, pertemuan berlangsung sangat cair dengan suasana cinta tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara.

"Tadi kita bahas kita menemukan titik-titik persamaan yang baik kita tidak ingin Indonesia rusak," ujar Prabowo di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019) malam.

"Kita tidak ingin negara kita pecah belah dan kita sepakat menjaga keutuhan dan persatuan nasional. Kita sepakat menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan," sambung Prabowo.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, titik temu telah disepakati dalam pertemuan tertutup itu. Namun begitu, Prabowo enggan mengungkap titik tertemu tersebut. Mantan Capres 2019 itu hanya sempat berseloroh disuguhi makan soto mie yang enak dari Paloh.

Sementara itu, Paloh juga tampak enggan merinci hasil titik temu dan kesepakatan yang dicapai antara dirinya dengan Prabowo. Paloh justru meminta Sekjen DPP Nasdem, Johnny G Plate untuk membacakan poin kesepakatan dalam pertemuan.

"Pak surya, Pak prabowo, saya bacakan kesepakatan politik antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra," ucap Plate meminta izin kepada dua pemimpin parpol itu untuk membacakan.

Berikut tiga poin kesepakatan:

1. Bahwa pemimpin partai politik sepakat memperbaiki citra partai politik dengan meletakan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.

2. Kedua pemimpin partai politik sepakat melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme, berdasarkan paham apapun yang dapat merongrong ideologi pancasila dan konsesus kebangsaan

3. Kedua pemimpin partai politik sepakat, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara, sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik.