Jokowi: Terlalu Banyak Eselon PNS Bikin Anggaran Sulit Diawasi

Rabu, 26 Agustus 2020 - 12:00 WIB
loading...
Jokowi: Terlalu Banyak...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemangkasan eselon III dan IV perlu dilakukan agar tidak memperpanjang proses birokrasi. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan pemangkasan eselon III dan IV dari jabatan struktural yang ada di tubuh birokrasi . Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemangkasan ini perlu dilakukan agar tidak memperpanjang proses birokrasi.

"Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi," katanya saat memberikan sambutan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8/2020).

Dia mengatakan semakin banyaknya jabatan struktural akan semakin membuat anggaran terpecah dalam unit-unit kecil. Hal ini membuat pengawasan akan sulit dilakukan.(Baca juga: Jokowi Akui Tak Mudah Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Cepat dan Bebas Korupsi )

"Akan semakin memecah anggaran dalam unit kecil-kecil yang sulit pengawasannya. Dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja. Inilah yang sejak awal saya sampaikan dan inilah yang saya tidak mau," ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa anggaran seharusnya bukan hanya untuk kegiatan rutin saja tapi juga untuk program-program strategis nasional.

“Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita," katanya.(Baca juga: Jokowi Disebut Tak Risau dengan KAMI )
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BNPP Raih Peningkatan...
BNPP Raih Peningkatan Signifikan Capaian Reformasi Birokrasi 2025 dari Kemenpan RB
Lantik 221 PNS DPD RI,...
Lantik 221 PNS DPD RI, M Iqbal Tekankan Budaya Kerja yang Berintegritas
BSKDN Kemendagri Tekankan...
BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Mentalitas Disiplin ASN sebagai Pelayan Publik
Perkuat Manajemen Talenta...
Perkuat Manajemen Talenta Berbasis Merit Sistem, BSKDN Kemendagri: Bangun ASN Adaptif
Prabowo Sebut Lebih...
Prabowo Sebut Lebih Takut pada Birokrat Korup Ketimbang Kuntilanak
Polri di Bawah Presiden...
Polri di Bawah Presiden Konsekuensi Desain Ketatanegaraan Pascareformasi
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
555 Angkatan Pertama...
555 Angkatan Pertama PNS Otorita IKN Resmi Dilantik, Basuki: Bangun Ibu Kota Nusantara Tak Gampang
Pendaftaran Poltek SSN...
Pendaftaran Poltek SSN 2026 Segera Dibuka? Lulusan Bisa Jadi CPNS
Rekomendasi
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Harga BYD M6 DM Dirilis:...
Harga BYD M6 DM Dirilis: Mulai Rp298 Juta, Klaim Irit 65 Km/Liter Setara Motor Matic
Berita Terkini
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
Islam: Agama yang Paling...
Islam: Agama yang Paling Disalahpahami
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Dugaan Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Infografis
Makin Sejahtera, Anggaran...
Makin Sejahtera, Anggaran Gaji PNS Naik Jadi Rp260,9 Triliun di 2023
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved