Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Butuh Pengawasan dan Payung Hukum
Sabtu, 17 Agustus 2024 - 11:48 WIB
loading...
A
A
A
"Artinya, jika 20 juta anak berhasil menerima manfaat dari program ini, akan ada tambahan sekitar 275 ribu lapangan kerja, yang dapat berkontribusi 0,5-0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Selain itu, MGIA menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, serta dampaknya terhadap pasar produksi sektor pertanian dan perikanan.
"Program ini akan menyerap banyak tenaga kerja perempuan dan menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian dan perikanan lokal," kata Syarifah.
Untuk mendukung keberhasilan program MBG, MGIA mendesak agar pemerintah melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dukungan dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan akademisi.
Baca Juga: Prabowo Ganti Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis
Sebagai langkah konkret, MGIA mengumumkan beberapa inisiatif, di antaranya menggalang dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program MBG dari tingkat kementerian hingga sekolah pelaksana. Selain itu, mengawal pembentukan payung hukum yang kuat untuk program MBG, dengan mengusulkan pembentukan Undang-Undang Makan Bergizi di Sekolah.
Selain itu, MGIA menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, serta dampaknya terhadap pasar produksi sektor pertanian dan perikanan.
"Program ini akan menyerap banyak tenaga kerja perempuan dan menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian dan perikanan lokal," kata Syarifah.
Untuk mendukung keberhasilan program MBG, MGIA mendesak agar pemerintah melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dukungan dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan akademisi.
Baca Juga: Prabowo Ganti Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis
Sebagai langkah konkret, MGIA mengumumkan beberapa inisiatif, di antaranya menggalang dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program MBG dari tingkat kementerian hingga sekolah pelaksana. Selain itu, mengawal pembentukan payung hukum yang kuat untuk program MBG, dengan mengusulkan pembentukan Undang-Undang Makan Bergizi di Sekolah.
Lihat Juga :
