Penambahan 10 Pimpinan MPR, Pengamat: Politik Kita Penuh Kompromi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, usulan penambahan 10 Kursi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) murni bagi-bagi kekuasaan atau power sharing.

"(Penambahan pimpinan MPR) mengakomodasi berbagai friksi politik yang selama pilpres mengeras," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (30/8/2019).

Adi menduga, para elite politik di Senayan sengaja berlindung di balik MPR sebagai lembaga kenegarawanan untuk menutupi bagi-bagi jatah kekuasaan secara vulgar. "Karena sebelumnya komposisi pimpinan MPR bukan 10," ujar Analis Politik asal UIN Jakarta.

(Baca juga: Baleg DPR Rancang Penambahan 10 Pimpinan MPR)

Dengan demikian, kata Adi, usulan penambahan kursi pimpinan MPR tidak banyak memberikan dampak yang positif bagi kelembagaan MPR. Sebaliknya, yang tampak hanya bagi-bagi kekuasaan partai politik yang merasa memiliki kursi di Senayan.

"Ya politik kita memang penuh kompromi. Jika pun ada pertarungan sebatas sandiwara karena pada akhirnya semua berkongsi," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merancang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terkait dengan ketentuan jumlah pimpinan MPR.

Jumlah pimpinan MPR yang sebelumnya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua menjadi satu ketua dan sembilan wakil ketua. Dorongan revisi ini didasari atas putusan Mahakamh Kehormatan Dewan (MKD) dan dorongan sejumlah fraksi di DPR. Namun, belum diketahui bagaimana sikap pemerintah soal usulan ini.