Pengamat: KIM Plus Gejala Oligarki Politik yang Lahir dari Oligarki Bisnis
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 15:43 WIB
loading...
Guru Besar Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus merupakan gejala oligarki politik. Foto/SINDOnews/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus merupakan gejala oligarki politik. Munculnya oligarki politik ini menurutnya bisa berdampak pada ekonomi rakyat.
"KIM Plus ini boleh dibilang gejala oligarki politik, jadi politik hanya merupakan convern dan kepentingan sekelompok kecil. Tapi di Indonesia ini kan gejala oligarki politik itu bukan yang original terbentuknya oligarki politik. Oligarki politik ini muncul karena di belakang itu ada oligarki bisnis," ujar Didin dalam diskusi daring bertajuk Rencana Jahat KIM Plus Bagi Rakyat Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Baca juga: Kans PKS Gabung KIM Plus, Prabowo: Insya Allah dalam Waktu Dekat
Didin menjelaskan sistem politik bernarasi untuk kepentingan rakyat ini bisa dikaitkan dengan ekonomi. Misalnya saja, selama sepuluh tahun ke belakang pemerintah kerap menggunakan sistem politik serupa dengan menambahkan wacana bahwa hal ini bertujuan kepentingan rakyat.
Namun, alih-alih kepentingan rakyat terpenuhi, pemerataan ekonomi malah tidak tercapai. Pasalnya, kata dia, berdasarkan berbagai survei, pertumbuhan ekonomi justru malah dinikmati masyarakat yang ekonominya berada pada kalangan atas.
"KIM Plus ini boleh dibilang gejala oligarki politik, jadi politik hanya merupakan convern dan kepentingan sekelompok kecil. Tapi di Indonesia ini kan gejala oligarki politik itu bukan yang original terbentuknya oligarki politik. Oligarki politik ini muncul karena di belakang itu ada oligarki bisnis," ujar Didin dalam diskusi daring bertajuk Rencana Jahat KIM Plus Bagi Rakyat Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Baca juga: Kans PKS Gabung KIM Plus, Prabowo: Insya Allah dalam Waktu Dekat
Didin menjelaskan sistem politik bernarasi untuk kepentingan rakyat ini bisa dikaitkan dengan ekonomi. Misalnya saja, selama sepuluh tahun ke belakang pemerintah kerap menggunakan sistem politik serupa dengan menambahkan wacana bahwa hal ini bertujuan kepentingan rakyat.
Namun, alih-alih kepentingan rakyat terpenuhi, pemerataan ekonomi malah tidak tercapai. Pasalnya, kata dia, berdasarkan berbagai survei, pertumbuhan ekonomi justru malah dinikmati masyarakat yang ekonominya berada pada kalangan atas.
Lihat Juga :
