Hindari Spekulasi Liar, Polri Didorong Tuntaskan Kasus Djoko Tjandra
Minggu, 23 Agustus 2020 - 16:30 WIB
loading...
Pakar hukum Junimart Girsang mendesak Polri menuntaskan berbagai persoalan hukum terkait kasus Djoko Tjandra agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan banyak spekulasi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) , Sabtu (22/8/2020) malam. Banyak dugaan mengaitkan peristiwa ini dengan kasus-kasus besar yang ditangani Kejagung, salah satu Djoko Tjandra .
Pakar hukum, Junimart Girsang mendesak Polri segera menuntaskan berbagai persoalan hukum terkait kasus Djoko Tjandra agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan banyak spekulasi. Dengan menyelesaian kasus ini secara transparan dan adil akan mengembalikan reputasi Polri sebagai alat negara yang mampu menegakkan hukum secara independen dan membela kepentingan negara.
"Penyelesaian kasus Djoko Tjandra secara tuntas dan adil adalah amanah dan komitmen Presiden Jokowi kepada Polri. Karena itu Kapolri beserta jajarannya jangan sampai kendor menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut bagai benang kusut ini," kata Junimart di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (Baca juga: Djoko Tjandra Ditahan di Bareskrim, Alasannya Protokol Kesehatan )
Kasus Djoko Tjandra, lanjut Junimart, merupakan salah satu kasus hukum yang telah melewati tiga periode kepresidenan. Oleh karena itu Kapolri harus berani untuk menerobos berbagai hambatan yang ada untuk meyakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum tidak tumpul ke atas.
Junimart juga mendukung upaya Polri untuk memperluas penyidikan kasus-kasus yang melibatkan Djoko Tjandra di masa lalu. "Masyarakat berhak mengetahui semua proses hukum yang melibatkan Djoko Tjandra ini. Selama ini sepak terjangnya sangat melecehkan penegakan hukum di Indonesia," ujar anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini.
Pekan lalu, Bareskrim Mabes Polri telah meminta keterangan mantan ketua KPK Antasari Azhar terkait kasus Djoko Tjandra. Pada 2008, ketika Antasari menjadi pimpinan KPK, lembaga antirasuah itu telah menetapkan cekal terhadap Djoko Tjandra. Pencekalan itu terkait kasus dugaan suap Rp 6 miliar yang diterima Jaksa Urip Tri Gunawan. Namun kasus itu tak berlanjut. (Baca juga: Kapolri: Penangkapan Djoko Tjandra Bentuk Komitmen Polri )
"Ketika cekal itu ditetapkan kenapa kasusnya justru berhenti. Bahkan sehari sebelum keputusan Peninjuan Kembali (PK) dari Majelis Hakim Mahkah Agung, Djoko Tjandra bisa lari ke Papua Nugini. Polri dan penegak hukum harus berani mengungkap semua lingkaran ini secara tuntas dan terang benderang," kata Junimart.
Mengingat kasus Djoko Tjandra diduga melibatkan banyak pihak dan lingkaran mafia hukum, Junimart pesimis jika otorisasi penanganannya hanya diserahkan kepada Polri atau lembaga penegak hukum lain. Dalam situasi ini, menurutnya, Presiden Jokowi harus mengambil peran di depan dan memerintahkan semua institusi hukum untuk bersatu dan saling mendukung.
"Kasus dan lingkaran mafia Djoko Tjanda ini bisa terbuka hanya apabila Presiden Jokowi kembali mendesak Kapolri, Jaksa Agung dan lembaga penegak hukum untuk mengupas tuntas dan memproses secara hukum. Saatnya Presiden menagih konsistensi dan komitmen para penanggungjawab lembaga penegak hukum. Rakyat merindukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, apalagi ini melibatkan orang yang melecehkan hukum di Indonesia selama bertahun-tahun," katanya.
Pakar hukum, Junimart Girsang mendesak Polri segera menuntaskan berbagai persoalan hukum terkait kasus Djoko Tjandra agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan banyak spekulasi. Dengan menyelesaian kasus ini secara transparan dan adil akan mengembalikan reputasi Polri sebagai alat negara yang mampu menegakkan hukum secara independen dan membela kepentingan negara.
"Penyelesaian kasus Djoko Tjandra secara tuntas dan adil adalah amanah dan komitmen Presiden Jokowi kepada Polri. Karena itu Kapolri beserta jajarannya jangan sampai kendor menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut bagai benang kusut ini," kata Junimart di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (Baca juga: Djoko Tjandra Ditahan di Bareskrim, Alasannya Protokol Kesehatan )
Kasus Djoko Tjandra, lanjut Junimart, merupakan salah satu kasus hukum yang telah melewati tiga periode kepresidenan. Oleh karena itu Kapolri harus berani untuk menerobos berbagai hambatan yang ada untuk meyakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum tidak tumpul ke atas.
Junimart juga mendukung upaya Polri untuk memperluas penyidikan kasus-kasus yang melibatkan Djoko Tjandra di masa lalu. "Masyarakat berhak mengetahui semua proses hukum yang melibatkan Djoko Tjandra ini. Selama ini sepak terjangnya sangat melecehkan penegakan hukum di Indonesia," ujar anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini.
Pekan lalu, Bareskrim Mabes Polri telah meminta keterangan mantan ketua KPK Antasari Azhar terkait kasus Djoko Tjandra. Pada 2008, ketika Antasari menjadi pimpinan KPK, lembaga antirasuah itu telah menetapkan cekal terhadap Djoko Tjandra. Pencekalan itu terkait kasus dugaan suap Rp 6 miliar yang diterima Jaksa Urip Tri Gunawan. Namun kasus itu tak berlanjut. (Baca juga: Kapolri: Penangkapan Djoko Tjandra Bentuk Komitmen Polri )
"Ketika cekal itu ditetapkan kenapa kasusnya justru berhenti. Bahkan sehari sebelum keputusan Peninjuan Kembali (PK) dari Majelis Hakim Mahkah Agung, Djoko Tjandra bisa lari ke Papua Nugini. Polri dan penegak hukum harus berani mengungkap semua lingkaran ini secara tuntas dan terang benderang," kata Junimart.
Mengingat kasus Djoko Tjandra diduga melibatkan banyak pihak dan lingkaran mafia hukum, Junimart pesimis jika otorisasi penanganannya hanya diserahkan kepada Polri atau lembaga penegak hukum lain. Dalam situasi ini, menurutnya, Presiden Jokowi harus mengambil peran di depan dan memerintahkan semua institusi hukum untuk bersatu dan saling mendukung.
"Kasus dan lingkaran mafia Djoko Tjanda ini bisa terbuka hanya apabila Presiden Jokowi kembali mendesak Kapolri, Jaksa Agung dan lembaga penegak hukum untuk mengupas tuntas dan memproses secara hukum. Saatnya Presiden menagih konsistensi dan komitmen para penanggungjawab lembaga penegak hukum. Rakyat merindukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, apalagi ini melibatkan orang yang melecehkan hukum di Indonesia selama bertahun-tahun," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
