alexametrics

LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU Jaminan Produk Halal

loading...
LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU Jaminan Produk Halal
Tim kuasa hukum LPPOM MUI seluruh wilayah Indonesia mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kepada Mahkamah Konstitusi. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) seluruh wilayah Indonesia mengajukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan uji materi dilakukan kantor hukum Ikhsan Abdullah and Partners ke MK pada Rabu (14/8/2019).

"Dalam hal ini bertindok berdasarkan Sural Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019," kata kuasa hukum LPPPOM MUI, Ikhsan Abdullah dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Rabu (14/8/2019).



Uji materi diajukan LPPOM MUI menilai adanya pertentangan di antara pasal-pasal dalam UU JPH menyangkut penyelenggaraan jaminan produk halal dan kewenangan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal.

Adapun pasal-pasal dalam UU JPH yang diuji materi, yakni pertama, Pasal 5 dan Pasal 6 JPH yang dinilai bertntangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28C, Pasal 28E ayat 2, Pasal 29 Ayat 29 Ayat 2 dan alinea ke-4 UUD 1945.

Kedua, Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3 UU JPH bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28C, Pasal 28E Ayat 2, Pasal 28J (2), Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.

Ketiga, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 Ayat 2 dan Ayat3 UU JPH yang dinilai tidak memiliki jaminan hukum mengikat.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak