Ketua DPR RI Era Reformasi: Terbanyak dari Golkar, Puan Maharani Satu-satunya Perempuan

JAKARTA - Deretan Ketua DPR RI pada era Reformasi akan diulas di artikel ini. Puan Maharani menjadi satu-satunya perempuan yang menduduki jabatan ini.

Diketahui, dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( UU MD3 ) disebutkan bahwa Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU MD3 itu, disebutkan bahwa Pimpinan DPR bertugas:
a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
d. menjadi juru bicara DPR;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
h. mewakili DPR di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Pada Periode 2019-2024, Puan Maharani menjadi Ketua DPR. Dia kini didampingi oleh empat wakil ketua yakni Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, dan Abdul Muhaimin Iskandar.

Ketua DPR Era Reformasi

Pada saat Reformasi bergulir, Ketua DPR dijabat oleh kader Golkar yakni Harmoko. Harmoko menjabat Ketua DPR sejak 1997-1999.

Berikut ini SINDOnews tampilkan profil singkat Ketua DPR setelah era Reformasi bergulir, tepatnya seusai Pemilu 1999.

1. Akbar Tandjung
Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung, lebih dikenal dengan nama Akbar Tandjung, lahir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945. Akbar merupakan politikus Partai Golkar.



Akbar memimpin Partai Golkar sejak 11 Juli 1998 – 19 Desember 2004. Kader Mahasiswa Islam (PB HMI) ini menjabat Ketua DPR pada 6 Oktober 1999-1 Oktober 2004, setelah unggul atas Soetardjo Soerjogoeritno yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

2. Agung Laksono
Agung Laksono lahir di Semarang, pada 23 Maret 1949. Politikus Partai Golkar ini menjadi Ketua DPR sejak 1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009, menggantikan rekan separtainya Akbar Tandjung.

Pada masa Orde Baru, Agung menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Kini, Agung merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

3. Marzuki Alie
Marzuki Alie lahir di Palembang, 6 November 1955. Dia merupakan Ketua DPR Periode 2009-2014. Marzuki juga pernah menjadi Sekjen Partai Demokrat pada 2005–2010.

4. Setya Novanto
Setya Novanto lahir di Bandung, 12 November 1955. Dia merupakan Ketua DPR pada 2 Oktober 2014-16 Desember 2015. Posisinya sempat digantikan oleh Ade Komarudin pada 11 Januari 2016 – 30 November 2016 karena adanya dinamika di Partai Golkar.

Setelah itu, Setya Novanto kembali menjabat Ketua DPR pada 30 November 2016 – 11 Desember 2017. Setelah tersandung kasus hukum, Setya Novanto diberhentikan sebagai anggota DPR.

5. Ade Komarudin
Ade Komarudin lahir di Purwakarta, Jawa Barat, pada 20 Mei 1965. Akom, sapaan akrabnya, menjadi Ketua DPR pada 11 Januari 2016 – 30 November 2016 karena adanya dinamika di tubuh Partai Golkar.



Pelantikan Akom sebagai Ketua DPR berlangsung di Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Senin (11/1/2016), dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Sementara, Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

6. Fadli Zon
Fadli Zon lahir di Jakarta, 1 Juni 1971. Fadli merupakan politikus Partai Gerindra.

Fadli menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR pada 11 Desember 2017 – 15 Januari 2018. Rapat Pimpinan DPR RI memutuskan Fadli yang kala itu merupakan Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) menjadi Plt Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan diri dari posisi tersebut.

7. Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo lahir di Jakarta pada 10 September 1962. Politikus Partai Golkar ini merupakan Ketua DPR pada 15 Januari 2018 – 30 September 2019.

Bamsoet, sapaan akrabnya, dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Pelantikan Bamsoet dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pada Senin (15/1/2018). Kala itu, Agus membacakan langsung surat keputusan pemberhentian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat masuk dari DPP Partai Golkar yang resmi mengajukan nama Bamsoet sebagai pengganti Setya Novanto.

8. Puan Maharani
Puan Maharani lahir di Jakarta, 6 September 1973. Puan merupakan putri dari Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.



Puan merupakan Ketua DPR Periode 2019-2024. Pada Pemilu 2019, Puan meraih 404.034 suara. Puan yang merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu pun diberi mandat oleh PDIP menjadi Ketua DPR, kemudian dilantik pada 1 Oktober 2019.

Seusai pelantikan, Puan mengatakan bahwa dirinya bersama empat pimpinan DPR lainnya memiliki komitmen bersama untuk menggelorakan semangat gotong royong dalam mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif serta berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya.

Puan berpeluang kembali menjadi Ketua DPR RI periode mendatang karena partainya, PDIP, menjadi pemenang Pemilu 2024. Adapun penetapan perolehan kursi DPR-DPD akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (31/7/2024) siang ini.