Putu BKSAP: Forum Parlemen Indonesia-Pasifik Dorong Konsep Blue Economy
loading...
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat menjadi momentum untuk mendorong konsep blue economy karena kedua negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana.
Dia menuturkan, maka itu tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. “Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity karena begitu luasnya,” ujar Putu, Minggu (28/7/2024).
“Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam karena laut kita sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus merawat laut kita, memang blue economic menjadi penting karena perikanan potensinya di situ,” sambung Putu yang juga sebagai anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.
Dia menuturkan, pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Dia mengatakan, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.
“Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di mana kita ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, ke depan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,” tuturnya.
Putu mengatakan ekonominya juga ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi ini harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya. “Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya,” imbuhnya.
Oleh karenanya, menurut Putu, konsep blue ekonomi adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang harus di-mainstreaming. Dia mengakui pemerintah sudah berusaha melakukan ini sehingga dari parlemen ingin terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy.
“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal, tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memaping laut kita,” ungkapnya.
Terpenting, kata dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi, ada plate di situ yang bersinggungan bisa memahami rencana ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. “Tentu harus ada satu konsep mainstrem untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.
Adapun terkait isu perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi climate change, kata dia, negara maju dan negara kaya komitmennya yang sudah disampaikan pada 2020 itu harus dideliver atau diwujudkan 100 miliar dolar per tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, mungkin sudah hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat.
“Pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, karena Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Dalam forum ini, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan satu kesamaan komitmen sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found.
“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) agar resolusi di IPU membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kita bawa juga ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus ditekel bersama, ini urgent dan harus nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.
Dia menuturkan, maka itu tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. “Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity karena begitu luasnya,” ujar Putu, Minggu (28/7/2024).
“Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam karena laut kita sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus merawat laut kita, memang blue economic menjadi penting karena perikanan potensinya di situ,” sambung Putu yang juga sebagai anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.
Dia menuturkan, pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Dia mengatakan, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.
“Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di mana kita ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, ke depan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,” tuturnya.
Putu mengatakan ekonominya juga ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi ini harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya. “Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya,” imbuhnya.
Oleh karenanya, menurut Putu, konsep blue ekonomi adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang harus di-mainstreaming. Dia mengakui pemerintah sudah berusaha melakukan ini sehingga dari parlemen ingin terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy.
“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal, tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memaping laut kita,” ungkapnya.
Terpenting, kata dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi, ada plate di situ yang bersinggungan bisa memahami rencana ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. “Tentu harus ada satu konsep mainstrem untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.
Adapun terkait isu perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi climate change, kata dia, negara maju dan negara kaya komitmennya yang sudah disampaikan pada 2020 itu harus dideliver atau diwujudkan 100 miliar dolar per tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, mungkin sudah hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat.
“Pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, karena Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Dalam forum ini, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan satu kesamaan komitmen sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found.
“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) agar resolusi di IPU membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kita bawa juga ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus ditekel bersama, ini urgent dan harus nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.
(rca)
Explore More