Bambang Haryo Dorong Dioperasikan Dermaga Eksekutif Swasta di Merak-Bakauheni
Kamis, 25 Juli 2024 - 15:38 WIB
loading...
Anggota DPR Terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono kunjungan ke Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni, guna menyerap aspirasi stakeholder, Selasa 23 Juli 2024.
Dalam kunjungan itu, Anggota DPR Terpilih periode 2024-2029 ini, ingin mengetahui langsung evaluasi penanganan kemacetan di lintas tersebut pada saat menghadapi angkutan mudik Lebaran.
"Setelah evaluasi dilakukan perubahan jumlah kapal yang beroperasi di setiap dermaga, menjadi empat kapal. Alhamdulillah jumlah trip yang dihasilkan saat ini meningkat menjadi 112 trip yang tadinya hanya 86 trip dalam satu hari," kata BHS, Kamis (25/7/2024).
"Berarti terjadi penambahan kapasitas angkut yang bisa dimanfaatkan untuk menampung jumlah konsumen kapal penyebrangan baik penumpang maupun kendaraan," tambahnya.
Walaupun sudah terjadi peningkatan, lanjut BHS, masih banyak kapal yang off tidak bisa dioperasikan karena kekurangan dermaga. Untuk itu, dia mendorong dioperasikannya dermaga satu untuk kepentingan eksekutif swasta yang sudah dikelompokkan kapalnya dan yang memenuhi syarat pelayanan eksekutif berjumlah 10 kapal.
"Saat ini hanya tujuh pasang dermaga hanya bisa dipakai untuk 28 kapal dari total jumlah 66 kapal. Sehingga masih ada 42 kapal yang bisa dimanfaatkan apabila ada penambahan dermaga. Dan PT ASDP serta Pemerintah harus mengusahakan penambahan dermaga, sampai dengan idealnya 10 pasang dermaga," jelasnya.
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menekankan, untuk pemberdayaan konektivitas antar moda di pelabuhan penyebrangan tersebut antara tiga moda yaitu angkutan penyebrangan, kereta api, dan bus antar kota antar provinsi, yang saat ini perlu disempurnakan. Sehingga manfaat integrasi antar moda tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.
"Saya juga menekankan untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di pelabuhan tersebut untuk kepentingan data berat muatan yang dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran untuk stabilitas kapal dan keselamatan," tuturnya.
"Bila memungkinkan penimbangan kendaraan khususnya truk bisa dilakukan jauh sebelum di jembatan jembatan timbang yang ada di Provinsi Banten jauh dari pelabuhan, dan pengoperasian alat timbang di pelabuhan sebagai seleksi akhir berat kendaraan yang akan masuk ke kapal," lanjutnya.
Lebih lanjut BHS menegaskan, lintasan Merak-Bakauheni harus di Moratorium. Karena jumlah kapal sudah terlalu banyak dibanding jumlah dermaga, yang saat ini kapal hanya bisa jalan 11 hari dalam satu bulan.
"Perlunya segera di realisasikan kenaikan tarif yang saat ini masih tertinggal sekitar 40 persen. Yang rencananya saat ini setelah dilakukan pembahasan di Kementerian Perhubungan akan dinaikkan sekitar 15 persen," ungkapnya.
"Diharapkan Gapasdap bersama ASDP bisa mengawal terealisasinya kenaikan tarif untuk iklim usaha yang kondusif. Karena saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mati dan bahkan di akuisisi oleh ASDP, serta yang belum mati, tetapi tidak mampu menggaji karyawannya selama 9 bulan, dan bahkan kapalnya yang berjumlah 7 kapal tidak bisa dioperasikan semua," tuturnya.
"Diharapkan semua perusahaan pelayaran dapat mengoperasikan kapalnya dengan standarisasi pelayanan minimum dan standarisasi keselamatan," tutup BHS.
Dalam kunjungan itu, Anggota DPR Terpilih periode 2024-2029 ini, ingin mengetahui langsung evaluasi penanganan kemacetan di lintas tersebut pada saat menghadapi angkutan mudik Lebaran.
"Setelah evaluasi dilakukan perubahan jumlah kapal yang beroperasi di setiap dermaga, menjadi empat kapal. Alhamdulillah jumlah trip yang dihasilkan saat ini meningkat menjadi 112 trip yang tadinya hanya 86 trip dalam satu hari," kata BHS, Kamis (25/7/2024).
"Berarti terjadi penambahan kapasitas angkut yang bisa dimanfaatkan untuk menampung jumlah konsumen kapal penyebrangan baik penumpang maupun kendaraan," tambahnya.
Walaupun sudah terjadi peningkatan, lanjut BHS, masih banyak kapal yang off tidak bisa dioperasikan karena kekurangan dermaga. Untuk itu, dia mendorong dioperasikannya dermaga satu untuk kepentingan eksekutif swasta yang sudah dikelompokkan kapalnya dan yang memenuhi syarat pelayanan eksekutif berjumlah 10 kapal.
"Saat ini hanya tujuh pasang dermaga hanya bisa dipakai untuk 28 kapal dari total jumlah 66 kapal. Sehingga masih ada 42 kapal yang bisa dimanfaatkan apabila ada penambahan dermaga. Dan PT ASDP serta Pemerintah harus mengusahakan penambahan dermaga, sampai dengan idealnya 10 pasang dermaga," jelasnya.
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menekankan, untuk pemberdayaan konektivitas antar moda di pelabuhan penyebrangan tersebut antara tiga moda yaitu angkutan penyebrangan, kereta api, dan bus antar kota antar provinsi, yang saat ini perlu disempurnakan. Sehingga manfaat integrasi antar moda tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.
"Saya juga menekankan untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di pelabuhan tersebut untuk kepentingan data berat muatan yang dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran untuk stabilitas kapal dan keselamatan," tuturnya.
"Bila memungkinkan penimbangan kendaraan khususnya truk bisa dilakukan jauh sebelum di jembatan jembatan timbang yang ada di Provinsi Banten jauh dari pelabuhan, dan pengoperasian alat timbang di pelabuhan sebagai seleksi akhir berat kendaraan yang akan masuk ke kapal," lanjutnya.
Lebih lanjut BHS menegaskan, lintasan Merak-Bakauheni harus di Moratorium. Karena jumlah kapal sudah terlalu banyak dibanding jumlah dermaga, yang saat ini kapal hanya bisa jalan 11 hari dalam satu bulan.
"Perlunya segera di realisasikan kenaikan tarif yang saat ini masih tertinggal sekitar 40 persen. Yang rencananya saat ini setelah dilakukan pembahasan di Kementerian Perhubungan akan dinaikkan sekitar 15 persen," ungkapnya.
"Diharapkan Gapasdap bersama ASDP bisa mengawal terealisasinya kenaikan tarif untuk iklim usaha yang kondusif. Karena saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mati dan bahkan di akuisisi oleh ASDP, serta yang belum mati, tetapi tidak mampu menggaji karyawannya selama 9 bulan, dan bahkan kapalnya yang berjumlah 7 kapal tidak bisa dioperasikan semua," tuturnya.
"Diharapkan semua perusahaan pelayaran dapat mengoperasikan kapalnya dengan standarisasi pelayanan minimum dan standarisasi keselamatan," tutup BHS.
(maf)
Lihat Juga :
