KPK Beberkan Manfaat Anggota Legislatif Terpilih Lapor LHKPN, Apa Saja?
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah alasan mengapa seluruh anggota legislatif terpilih wajib untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah alasan mengapa seluruh anggota legislatif terpilih wajib untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pertama, LHKPN itu bertujuan untuk menjaga integritas para penyelenggara negara.
“Sebagai wujud komitmen sebagai anggota DPRD terpilih dan partai politik dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena memang kita sama-sama berkomitmen untuk melaporkan LHKPN yang ada sebagai wujud pencegahan korupsi,” kata Spesialis Pendaftaran LHKPN KPK Hafidha Rifqiah saat menjadi pembicara di Forum Pembekalan Anggota Legislatif (Aleg) 100% Lapor LHKPN via Zoom, Jumat (19/7/2024).
Yang berikutnya, pelaporan LHKPN menjadi syarat administrasi pencalonan pelantikan bagi anggota terpilih. “Jadi kalau kita lihat KPU, bapak ibu ada yang pelantikannya dari awal Agustus sampai ada yang di akhir,” ujar dia.
Kemudian, dia mengungkapkan hal itu bertujuan sebagai kontribusi DPRD terhadap penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP). “Di mana melekat di daerahnya masing-masing dan kepatuhan dan kontribusi yang anggota dewan yang melaporkan LHKPN ini,” ungkapnya.
“Ini akan dinilai sebagai nilai dari suatu daerah tersebut, apakah daerah tersebut sebagai pengelola daerah yang baik atau kah ada catatan salah satunya penilaiannya dari kepatuhan pelaporan LHKPN,” sambung dia.
Yang terakhir, lanjut dia, menjadi media kontrol masyarakat. “Jadi kita ingin transparan kepada publik agar kita bisa sama-sama di lihat dan di nilai oleh masyarakat,” jelasnya.
Adapun kegiatan pembekalan ini diikuti seluruh kader Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia Maju.
“Sebagai wujud komitmen sebagai anggota DPRD terpilih dan partai politik dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena memang kita sama-sama berkomitmen untuk melaporkan LHKPN yang ada sebagai wujud pencegahan korupsi,” kata Spesialis Pendaftaran LHKPN KPK Hafidha Rifqiah saat menjadi pembicara di Forum Pembekalan Anggota Legislatif (Aleg) 100% Lapor LHKPN via Zoom, Jumat (19/7/2024).
Yang berikutnya, pelaporan LHKPN menjadi syarat administrasi pencalonan pelantikan bagi anggota terpilih. “Jadi kalau kita lihat KPU, bapak ibu ada yang pelantikannya dari awal Agustus sampai ada yang di akhir,” ujar dia.
Kemudian, dia mengungkapkan hal itu bertujuan sebagai kontribusi DPRD terhadap penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP). “Di mana melekat di daerahnya masing-masing dan kepatuhan dan kontribusi yang anggota dewan yang melaporkan LHKPN ini,” ungkapnya.
“Ini akan dinilai sebagai nilai dari suatu daerah tersebut, apakah daerah tersebut sebagai pengelola daerah yang baik atau kah ada catatan salah satunya penilaiannya dari kepatuhan pelaporan LHKPN,” sambung dia.
Yang terakhir, lanjut dia, menjadi media kontrol masyarakat. “Jadi kita ingin transparan kepada publik agar kita bisa sama-sama di lihat dan di nilai oleh masyarakat,” jelasnya.
Adapun kegiatan pembekalan ini diikuti seluruh kader Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia Maju.
(rca)
Lihat Juga :
