Menuju Era Baru Pemberantasan Korupsi: Harapan Calon Pimpinan KPK Berlatar Belakang Maritim
loading...
A
A
A
JAKARTA - Penutupan pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Juli 2024 dengan total pendaftar mencapai 525 orang. Ini menunjukkan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang mereka.
Ada usulan untuk memberikan ruang kepada capim KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, usulan ini merupakan gagasan menarik dan strategis.
“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan sektor maritim,” ujar Pengamat Maritim IKAL Strategic Center (ISC) ini di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” kata Hakeng.
Menurut dia, makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, risiko korupsi di sektor ini juga meningkat sehingga kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang sangat besar menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait sektor maritim.
Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini menuturkan calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam konteks pemberantasan korupsi.
Dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang mereka.
Ada usulan untuk memberikan ruang kepada capim KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, usulan ini merupakan gagasan menarik dan strategis.
“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan sektor maritim,” ujar Pengamat Maritim IKAL Strategic Center (ISC) ini di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” kata Hakeng.
Menurut dia, makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, risiko korupsi di sektor ini juga meningkat sehingga kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang sangat besar menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait sektor maritim.
Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini menuturkan calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam konteks pemberantasan korupsi.