May Day di Tengah Corona, Jangan Biarkan Nasib Buruh Kian Memelas
Jum'at, 01 Mei 2020 - 20:37 WIB
loading...
Hari buruh sedunia atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Kali ini, May Day diperingati dalam suasana prihatin akibat mewabahnya virus Corona. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Hari buruh sedunia atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Kali ini, May Day diperingati dalam suasana prihatin akibat mewabahnya Covid-19 atau virus Corona, di lebih 200 negara. Tak ada aksi turun ke jalan, yang ada adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkannya kaum buruh.
"May Day di tengah pandemi Covid-19, jangan biarkan nasib kaum buruh kian memelas," ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani jelang acara diskusi daring tentang peran istri kepala daerah dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan BPKD DPP PKS, Jumat (1/5/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah harus punya solusi yang jelas untuk menyelamatkan kaum pekerja. "Jangan biarkan gelombang PHK terus meningkat. Apalagi kalau wabah Covid-19 hanya dijadikan kambing hitam untuk melegalkan proses PHK," katanya.
Menurut Netty, selama ini program stimulus ekonomi dari pemerintah, tidak punya dampak signifikan dalam menyetop laju gelombang PHK. "Bukankah Presiden telah meminta jajarannya agar mempercepat stimulus ekonomi? Kenapa fakta di lapangan PHK dan perumahan sementara terus terjadi. Di Jawa Barat saja sekarang sudah hampir mencapai 70 ribu orang," ujarnya.
Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menyindir Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat. "Untuk apa melatih orang dengan dana yang begitu besar di tengah situasi Covid-19 ini? Tidak ada jaminan peserta Kartu Prakerja bisa langsung diterima bekerja setelah selesai pelatihan. Tentunya sulit buat perusahaan buka lowongan pekerjaan di situasi seperti ini," katanya.
(Baca juga: Hari Buruh di Tengah Corona, Puan Maharani Berharap Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, program Kartu Prakerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi,"imbuhnya.
"May Day di tengah pandemi Covid-19, jangan biarkan nasib kaum buruh kian memelas," ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani jelang acara diskusi daring tentang peran istri kepala daerah dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan BPKD DPP PKS, Jumat (1/5/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah harus punya solusi yang jelas untuk menyelamatkan kaum pekerja. "Jangan biarkan gelombang PHK terus meningkat. Apalagi kalau wabah Covid-19 hanya dijadikan kambing hitam untuk melegalkan proses PHK," katanya.
Menurut Netty, selama ini program stimulus ekonomi dari pemerintah, tidak punya dampak signifikan dalam menyetop laju gelombang PHK. "Bukankah Presiden telah meminta jajarannya agar mempercepat stimulus ekonomi? Kenapa fakta di lapangan PHK dan perumahan sementara terus terjadi. Di Jawa Barat saja sekarang sudah hampir mencapai 70 ribu orang," ujarnya.
Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menyindir Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat. "Untuk apa melatih orang dengan dana yang begitu besar di tengah situasi Covid-19 ini? Tidak ada jaminan peserta Kartu Prakerja bisa langsung diterima bekerja setelah selesai pelatihan. Tentunya sulit buat perusahaan buka lowongan pekerjaan di situasi seperti ini," katanya.
(Baca juga: Hari Buruh di Tengah Corona, Puan Maharani Berharap Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, program Kartu Prakerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi,"imbuhnya.
Lihat Juga :
