Putu BKSAP Dorong Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya

“Political will daripada kepemimpinan nasional juga ke depan untuk seni budaya ini harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri juga melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museumnya begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Putu menekankan lagi bahwa parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya ini. Makanya, Putu Rudana hadir di ISI Yogyakarta sebagai inisiator melakukan kegiatan BKSAP Day DPR ke kampus-kampus terutama kampus bidang seni budaya.

“Ini merupakan sebuah afirmasi di mana kita ingin parlemen tidak hanya mengawasi pembahasannya tentang kedaulatan politik ataupun kemandirian ekonomi semata tetapi lebih jauh menyentuh gagasan berkepribadian dalam bidang kebudayaan; lebih dekat dengan seni budaya,” kata Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

“Sehingga ke depan juga parlemen bisa kita perjuangkan untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam afirmasi dan dukungannya kepada pembangunan, penguatan seni budaya, agar kita bisa membuat film dokumenter tentang seni budaya yg menjadi database dan ensiklopedia dalam mempromosikan budaya adiluhung bangsa baik kearifan lokal, seni musik, seni tari, seni sastra dan lainnya,” sambungnya.

Di samping itu, Putu juga menunjukkan komitmennya menguatkan seni budaya dengan mengusulkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Tentunya, kata dia, ini menjadi hal yang penting untuk pengawalan, melestarikan, menjaga kebudayaan.

“Pada ujungnya menata, menampilkan, dan akhirnya semua akan tertampilkan sebagai negara yang adikuasa dalam bidang budaya, yaitu negeri yang adibudaya. Potensi ini harus kita sebar luaskan ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta,” imbuhnya.

Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Intangible Cultural Heritage UNESCO 2003 (Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda) untuk mendukung promosi budaya nusantara, serta memperluas jangkauan dan potensi kerja sama budaya dalam skala besar.

Saat ini, 5 warisan budaya benda (WBB) dan 11 warisan budaya tak-benda (WBTb) Indonesia juga telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. “Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan soft power dan profil internasional Indonesia, tetapi juga mendorong pelestarian budaya lokal,” kata Putu.

Selanjutnya, Putu menyebut budaya dan seni rupa dalam sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, serta berperan penting bagi pemulihan perekonomian paska pandemi. Potensi ekonomi seni rupa di Indonesia juga sangat signifikan, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar USD 190 juta pada tahun 2021, pertumbuhan PDB sebesar 4,31% per tahun, serta menyerap sekitar 49.522 tenaga kerja.

“Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya memperkuat diplomasi budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui seni dan budaya, Indonesia dapat menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Diplomasi budaya sering kali lebih efektif dalam menyentuh hati dan pikiran orang dibandingkan dengan diplomasi politik,” jelas dia.