Pilkada 2020 Harus Lahirkan Pemimpin Berkualitas Melawan COVID-19
loading...
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Pilkada Watch berharap dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bisa melahirkan pemimpin berkualitas di tengah pandemi COVID-19 . Calon kepala daerah bukan yang memberikan serangan fajar, tetapi mampu memberikan solusi terhadap dampak COVID-19 di daerah masing-masing.
"Para calon kepala daerah dalam kampanye harus ada kesadaran adanya protokol COVID, jangan sampai hasrat untuk meraih kekuasaan dengan mengumpulkan massa justru menjadi kluster baru penyebaran Covid-19," kata Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana dalam Diskusi Virtual dengan tema 'Masihkah Ada Komitmen Parpol Menyodorkan Kontestan Berkualitas?', Sabtu (22/8/2020).
Wahyu mengatakan, Pilkada Watch telah menemukan satu calon di Kabupaten Banggai Laut yang melakukan pengumpulan massa tanpa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada ratusan orang dikumpulkan dengan jarak berdekatan, tanpa menggunakan masker dan dengan waktu yang lama. ( )
"Di era pandemi sekarang kita berharap calon yang diusung parpol juga peduli terhadap protokol kesehatan COVID, karena jika protokol kesehatan saja diabaikan bagaimana mereka bisa peduli terhadap masyarakat," kata Wahyu.
Wahyu juga berharap KPU dan Bawaslu memiliki instrumen yang dapat membubarkan pertemuan calon kepala daerah yang tidak berkualitas karena tidak mengikuti protokol kesehatan COVID. Pada Pilkada Serentak 2020, Pilkada Watch akan berkolaborasi dengan Pengembang Aplikasi Qlue untuk lakukan pengawasan. "Melalui aplikasi qlue yang diunduh di gadgetnya masing-masing, para relawan dapat melaporkan langsung pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan baik oleh calon kepala daerah, penyelenggara maupjn aparat pemerintah," ujar Wahyu.
"Kami ingin mengajak seluruh warga Indonesia untuk awasi pelaksanaan Pilkada agar lebih berkualitas, lebih aman dari COVID-19, bahkan kita harus jadikan Pilkada sebagai momentum Gerakan Rakyat Melawan COVID, selain tentunya aman dari pelanggaran seperti jual beli suara, mobilisasi ASN dan sebagainya," kata Wahyu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengapresiasi imbauan yang disampaikan Pilkada Watch. Dikatakan bahwa untuk aturan mengenai protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada serentak 2020 sudah tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.( )
"Saya menyambut baik dan terima kasih kepada Pilkada Watch yang telah mengawasi dan mengingatkan kami, terutama terkait protokol kesehatan. Aturan tersebut sudah ada di PKPU 5 Tahun 2020, kalau tidak nanti akan diserahkan pada Bawaslu. Kami berharap pelaksanaan Pilkada serentak ini di samping menyediakan pemilu yang demokratis tapi juga masyarakat selalu sehat," kata Dewa Raka.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga berharap Pilkada serentak harus berkualitas, integritas dan profesional. Pilkada langsung merupakan proses kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemimpin yang baik, benar dan amanah. "Proses ini akan mubazir apabila menghasilkan produk Pilkada yang cacat moral. Ini tanggung jawab kita semua termasuk partai politik," kata Viva Yoga.
"Para calon kepala daerah dalam kampanye harus ada kesadaran adanya protokol COVID, jangan sampai hasrat untuk meraih kekuasaan dengan mengumpulkan massa justru menjadi kluster baru penyebaran Covid-19," kata Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana dalam Diskusi Virtual dengan tema 'Masihkah Ada Komitmen Parpol Menyodorkan Kontestan Berkualitas?', Sabtu (22/8/2020).
Wahyu mengatakan, Pilkada Watch telah menemukan satu calon di Kabupaten Banggai Laut yang melakukan pengumpulan massa tanpa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada ratusan orang dikumpulkan dengan jarak berdekatan, tanpa menggunakan masker dan dengan waktu yang lama. ( )
"Di era pandemi sekarang kita berharap calon yang diusung parpol juga peduli terhadap protokol kesehatan COVID, karena jika protokol kesehatan saja diabaikan bagaimana mereka bisa peduli terhadap masyarakat," kata Wahyu.
Wahyu juga berharap KPU dan Bawaslu memiliki instrumen yang dapat membubarkan pertemuan calon kepala daerah yang tidak berkualitas karena tidak mengikuti protokol kesehatan COVID. Pada Pilkada Serentak 2020, Pilkada Watch akan berkolaborasi dengan Pengembang Aplikasi Qlue untuk lakukan pengawasan. "Melalui aplikasi qlue yang diunduh di gadgetnya masing-masing, para relawan dapat melaporkan langsung pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan baik oleh calon kepala daerah, penyelenggara maupjn aparat pemerintah," ujar Wahyu.
"Kami ingin mengajak seluruh warga Indonesia untuk awasi pelaksanaan Pilkada agar lebih berkualitas, lebih aman dari COVID-19, bahkan kita harus jadikan Pilkada sebagai momentum Gerakan Rakyat Melawan COVID, selain tentunya aman dari pelanggaran seperti jual beli suara, mobilisasi ASN dan sebagainya," kata Wahyu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengapresiasi imbauan yang disampaikan Pilkada Watch. Dikatakan bahwa untuk aturan mengenai protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada serentak 2020 sudah tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.( )
"Saya menyambut baik dan terima kasih kepada Pilkada Watch yang telah mengawasi dan mengingatkan kami, terutama terkait protokol kesehatan. Aturan tersebut sudah ada di PKPU 5 Tahun 2020, kalau tidak nanti akan diserahkan pada Bawaslu. Kami berharap pelaksanaan Pilkada serentak ini di samping menyediakan pemilu yang demokratis tapi juga masyarakat selalu sehat," kata Dewa Raka.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga berharap Pilkada serentak harus berkualitas, integritas dan profesional. Pilkada langsung merupakan proses kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemimpin yang baik, benar dan amanah. "Proses ini akan mubazir apabila menghasilkan produk Pilkada yang cacat moral. Ini tanggung jawab kita semua termasuk partai politik," kata Viva Yoga.
(abd)