Kapolri Diminta Tambah Kuota Rekrutmen Tamtama dan Bintara di Maluku

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta menambah kuota rekrutmen anggota Polri jenjang Bintara dan Tamtama di Polda Maluku. Sebab, Maluku dianggap daerah rawan konflik vertikal maupun horizontal.

“Di Polda Maluku masih banyak kekurangan personel apalagi tahun ini hanya diberikan kuota 147 orang, ini sangat miris karena di sini daerah rawan konflik dengan berbagai latar belakang konflik,” kata salah satu tokoh pemuda Maluku Sandri Rumanama dikutip Senin (8/7/2024).

Salah satu yang perlu menjadi pertimbangan untuk penambahan kuota calon anggota Polri itu adalah masalah geografis. “Maluku dengan pertimbangan geografis sebagai provinsi kepulauan serta banyak terjadi konflik antara warga, desa dan suka sangat miris kalau setiap tahun diberikan kuota yang sedikit,” tuturnya.

Dia membeberkan pada 22 Februari 2024 terjadi dua bentrokan dalam sehari di Maluku Tenggara. “4 luka, 1 tewas, pos polisi dirusak, konflik lain yang terjadi yakni konflik antara kelompok pemuda di pertigaan Arbes, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, pada 4 April 2024, 8 orang kena bacok,” tuturnya.

Dia mengungkapkan tahun sebelumnya juga banyak terjadi konflik seperti konflik antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu pada 26 Januari 2022 di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Peristiwa itu menyebabkan tiga warga sipil dan satu anggota polisi tewas, serta ratusan rumah warga terbakar.

Selanjutnya bentrokan antara negeri atau desa bertetangga, Hulaliu dan Aboru di Pulau Haruku pada 15 Februari 2022. Dia mengatakan, peristiwa ini mengakibatkan satu warga Hulaliu meninggal dunia tertembak di bagian dada dan satu warga lainnya mengalami luka-luka.

“Di Maluku ini sering terjadi konflik dan hampir setiap tahun, banyak pos-pos polisi yang di isi kurang dari 10 personel, sangat riskan jika Maluku hanya diberikan kuota Tamtama dan Polri sangat sedikit dibanding dengan polda-polda lain,” imbuhnya

Dia berharap kuota rekrutmen Tamtama dan Bintara di Polda Maluku tahun ini ditambah, sehingga penanganan konflik di Maluku bisa diatasi dengan cepat dan tidak ada alasan kekurangan personel. “Harus ditambah dong, biar penanganan konflik di Maluku bisa teratasi dengan baik tanpa ada alasan kekurangan personel,” pungkasnya.