Relawan Ridwan Kamil Rumuskan Aspirasi Wujudkan Jakarta yang Humanis
loading...
Kelompok Relawan Kita (RK) pendukung Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 menggelar diskusi bareng sejumlah komunitas disabilitas di Jakarta. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kelompok Relawan Kita (RK) pendukung Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 menggelar diskusi bareng sejumlah komunitas disabilitas di Jakarta. Tujuan diskusi tersebut adalah merumuskan aspirasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis.
Diskusi dilaksanakan di Yayasan Dwituna Rawinala, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (5/7/2024). Ketua RK Henry Baskoro menekankan pentingnya pelibatan disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan sejak dalam tahap perencanaan.
Dia mengatakan keberpihakan pihaknya terhadap disabilitas itu bukan sekadar slogan, tapi tercermin di dalam hasil pembangunan yang terukur.
"Selain itu harus ada standarisasi yang terukur dalam perbaikan layanan yang membawa dampak terhadap kelompok disabilitas. Misalnya, lift di stasiun KRL atau TransJakarta mati, harus ada standar kapan itu bisa beroperasi kembali. Karena, kelompok disabilitaslah yang paling terdampak dengan gangguan layanan itu," kata Henry.
Dalam diskusi yang dipandu Budi Prasojo, Kepala Sekolah Luar Biasa Ganda Rawinala yang juga anggota Dewan Kota Jakarta Timur, hadir perwakilan dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Jakarta, Himpunan Wanita DIsabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta, Persatuan Orang Tua Anak DIsabilitas Indonesia (PORTADIN), Perkumpulan Sepakbola Amputi (INAF), dan para aktivis disabilitas.
Murhayati dari HWDI Jakarta menceritakan pengalamannya menemukan masih banyak disabilitas yang disembunyikan orang tua atau keluarganya dengan alasan malu atau aib. Menurutnya, orang tua dan keluarga dari disabilitas harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemberdayaan disabilitas.
Pernyataan Murhayati diresonansi oleh Rini dari PORTADIN. Ia menilai, banyak kebijakan atau dukungan terhadap disabilitas yang belum melibatkan keluarga atau lingkaran terdekat. Bahkan, cerita Rini, ia pernah dilarang naik ke bis sekolah untuk disabilitas karena bukan disabilitas, padahal ia harus mendampingi anaknya. Rini berharap pemerintah kota Jakarta dapat menyediakan layanan panggilan (call center) sebagai kanal pengaduan dan laporan tanggap darurat disabilitas.
Pelibatan dan keberpihakan terhadap disabilitas dalam pembangunan sejak dalam perencanaan merupakan isu yang juga muncul dalam diskusi ini. Dengan pelibatan yang baik, maka belanja pembangunan untuk disabilitas akan efisien dan efektif.
Diskusi dilaksanakan di Yayasan Dwituna Rawinala, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (5/7/2024). Ketua RK Henry Baskoro menekankan pentingnya pelibatan disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan sejak dalam tahap perencanaan.
Dia mengatakan keberpihakan pihaknya terhadap disabilitas itu bukan sekadar slogan, tapi tercermin di dalam hasil pembangunan yang terukur.
"Selain itu harus ada standarisasi yang terukur dalam perbaikan layanan yang membawa dampak terhadap kelompok disabilitas. Misalnya, lift di stasiun KRL atau TransJakarta mati, harus ada standar kapan itu bisa beroperasi kembali. Karena, kelompok disabilitaslah yang paling terdampak dengan gangguan layanan itu," kata Henry.
Dalam diskusi yang dipandu Budi Prasojo, Kepala Sekolah Luar Biasa Ganda Rawinala yang juga anggota Dewan Kota Jakarta Timur, hadir perwakilan dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Jakarta, Himpunan Wanita DIsabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta, Persatuan Orang Tua Anak DIsabilitas Indonesia (PORTADIN), Perkumpulan Sepakbola Amputi (INAF), dan para aktivis disabilitas.
Murhayati dari HWDI Jakarta menceritakan pengalamannya menemukan masih banyak disabilitas yang disembunyikan orang tua atau keluarganya dengan alasan malu atau aib. Menurutnya, orang tua dan keluarga dari disabilitas harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemberdayaan disabilitas.
Pernyataan Murhayati diresonansi oleh Rini dari PORTADIN. Ia menilai, banyak kebijakan atau dukungan terhadap disabilitas yang belum melibatkan keluarga atau lingkaran terdekat. Bahkan, cerita Rini, ia pernah dilarang naik ke bis sekolah untuk disabilitas karena bukan disabilitas, padahal ia harus mendampingi anaknya. Rini berharap pemerintah kota Jakarta dapat menyediakan layanan panggilan (call center) sebagai kanal pengaduan dan laporan tanggap darurat disabilitas.
Pelibatan dan keberpihakan terhadap disabilitas dalam pembangunan sejak dalam perencanaan merupakan isu yang juga muncul dalam diskusi ini. Dengan pelibatan yang baik, maka belanja pembangunan untuk disabilitas akan efisien dan efektif.
Explore More