Soroti Harga Obat di Indonesia Mahal, Nabil Haroen: Perlu Intervensi Negara
Sabtu, 06 Juli 2024 - 15:19 WIB
loading...
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen menyebut perlunya intervensi negara untuk menurunkan harga obat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen menyoroti mahalnya harga obat di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Menurut Nabil, diperlukan intervensi dari pemerintah untuk menurunkan harga obat di pasaran.
”Memang benar, perbedaan signifikan harga obat antara Indonesia dan Malaysia menjadi perhatian serius bagi kita semua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal hingga tiga sampai lima kali lipat dibandingkan dengan Malaysia,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).
Nabil menyebut, ada beberapa factor penyebab mahalnya harga obat di Indonesia. Pertama, inefisiensi dalam tata kelola perdagangan sektor kesehatan menjadi salah satu faktor utama. Inefisiensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses distribusi, regulasi, hingga mekanisme pengadaan yang belum optimal.
Baca juga: Menkes Sebut Harga Obat di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia
“Kedua, biaya-biaya tambahan yang muncul dari proses tata kelola yang kurang transparan turut berkontribusi pada tingginya harga obat. Biaya-biaya ini mungkin berasal dari jalur distribusi yang panjang, biaya administrasi yang tidak perlu, dan berbagai pungutan lain yang seharusnya bisa dihindari,” ujarnya.
Ketiga, adanya perbedaan dalam kebijakan harga dan regulasi antara kedua negara. Di Malaysia, pemerintah mungkin memiliki mekanisme pengendalian harga obat yang lebih ketat dan efektif dibandingkan di Indonesia.
Baca juga: 5 Negara Pemasok Bahan Baku Obat Terbesar untuk Indonesia
”Untuk menekan mahalnya harga obat, intervensi negara sangat diperlukan,” tegas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa.
Nabil menyebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain, meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola dengan memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan.
“Menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat dan mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi,” ucap Wakil Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
Selain itu, penguatan peran pemerintah. Menurut Nabil, pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi harga obat di pasaran, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri.
“Diperlukan kolaborasi antarkementerian dan lembaga yang erat antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi,” katanya.
Termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat agar lebih efisien dan transparan. Nabil menambahkan, dalam dua minggu ke depan, akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. ”Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia,” katanya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan harga obat di Indonesia dapat lebih terjangkau dan aksesibilitas masyarakat terhadap obat-obatan esensial semakin meningkat. ”Kami di DPR siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
”Memang benar, perbedaan signifikan harga obat antara Indonesia dan Malaysia menjadi perhatian serius bagi kita semua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal hingga tiga sampai lima kali lipat dibandingkan dengan Malaysia,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).
Nabil menyebut, ada beberapa factor penyebab mahalnya harga obat di Indonesia. Pertama, inefisiensi dalam tata kelola perdagangan sektor kesehatan menjadi salah satu faktor utama. Inefisiensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses distribusi, regulasi, hingga mekanisme pengadaan yang belum optimal.
Baca juga: Menkes Sebut Harga Obat di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia
“Kedua, biaya-biaya tambahan yang muncul dari proses tata kelola yang kurang transparan turut berkontribusi pada tingginya harga obat. Biaya-biaya ini mungkin berasal dari jalur distribusi yang panjang, biaya administrasi yang tidak perlu, dan berbagai pungutan lain yang seharusnya bisa dihindari,” ujarnya.
Ketiga, adanya perbedaan dalam kebijakan harga dan regulasi antara kedua negara. Di Malaysia, pemerintah mungkin memiliki mekanisme pengendalian harga obat yang lebih ketat dan efektif dibandingkan di Indonesia.
Baca juga: 5 Negara Pemasok Bahan Baku Obat Terbesar untuk Indonesia
”Untuk menekan mahalnya harga obat, intervensi negara sangat diperlukan,” tegas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa.
Nabil menyebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain, meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola dengan memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan.
“Menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat dan mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi,” ucap Wakil Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
Selain itu, penguatan peran pemerintah. Menurut Nabil, pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi harga obat di pasaran, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri.
“Diperlukan kolaborasi antarkementerian dan lembaga yang erat antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi,” katanya.
Termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat agar lebih efisien dan transparan. Nabil menambahkan, dalam dua minggu ke depan, akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. ”Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia,” katanya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan harga obat di Indonesia dapat lebih terjangkau dan aksesibilitas masyarakat terhadap obat-obatan esensial semakin meningkat. ”Kami di DPR siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
