KPK Diminta Tangkap Aktor Intelektual Skandal Impor Beras Rp2,7 Triliun
loading...
Studi Demokrasi Rakyat (SDR) bersama elemen mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) bersama elemen mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mendesak KPK menangkap aktor intelektual terkait skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi SDR Fauzan mendesak Ketua KPK dapat segera menindaklanjuti laporannya terkait dengan skandal impor beras tersebut. Fauzan juga meminta agar KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
“Mendesak Ketua KPK untuk menindaklanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” tegas Fauzan, Kamis (4/7/2024).
Baca juga: Dugaan Mark Up Impor Beras, Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK
Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan beras. “Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” papar dia.
Fauzan meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bulog Bayu Krisnamurthi dari jabatannya. Fauzan menegaskan kedua sosok tersebut tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik lantaran terindikasi melakukan dugaan tindakan korupsi. “Karena tidak bisa menjalankan amanat dengan baik dan berindikasi melakukan dugaan korupsi,” tegas dia.
Baca juga: Aliansi Mahasiswa Sukabumi Turun ke Jalan Tolak Rencana Impor Beras
Sebelumnya, SDR melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi SDR Fauzan mendesak Ketua KPK dapat segera menindaklanjuti laporannya terkait dengan skandal impor beras tersebut. Fauzan juga meminta agar KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
“Mendesak Ketua KPK untuk menindaklanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” tegas Fauzan, Kamis (4/7/2024).
Baca juga: Dugaan Mark Up Impor Beras, Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK
Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan beras. “Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” papar dia.
Fauzan meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bulog Bayu Krisnamurthi dari jabatannya. Fauzan menegaskan kedua sosok tersebut tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik lantaran terindikasi melakukan dugaan tindakan korupsi. “Karena tidak bisa menjalankan amanat dengan baik dan berindikasi melakukan dugaan korupsi,” tegas dia.
Baca juga: Aliansi Mahasiswa Sukabumi Turun ke Jalan Tolak Rencana Impor Beras
Sebelumnya, SDR melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.
(cip)
Lihat Juga :
