BKSAP DPR Terima Delegasi Komite PBB untuk Palestina
Kamis, 04 Juli 2024 - 18:24 WIB
loading...
Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon menerima Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) yang dipimpin HE Mr Cheikh Niang di Gedung DPR, Rabu (3/7/2024). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen ( BKSAP ) DPR, Fadli Zon menerima Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) yang dipimpin HE Mr Cheikh Niang di Gedung DPR, Rabu (3/7/2024). Komisi PBB yang dibentuk oleh mandat Sidang Umum PBB pada tahun 1975 tersebut bekerja untuk memulihkan hak-hak dasar bangsa Palestina , terutama merealisasikan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat secara penuh.
Fadli Zon mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menunjukkan kepercayaan CEIRPP kepada Parlemen Indonesia sebagai mitra strategis bagi perjuangan bangsa Palestina. Sudah sepatutnya semua komponen masyarakat Indonesia, termasuk DPR teguh berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Tanpa sedikit pun keraguan,seluruh elemen bangsa Indonesia mendukung penuh CEIRPP.
Menurut Fadli Zon, BKSAP DPR sangat antusias bekerja sama dengan CEIRPP yang mengemban misi sangat krusial yaitu memulihkan hak-hak dasar rakyat Palestina, bekerja untuk perdamaian, dan memobilisasi bantuan bagi rakyat Palestina. BKSAP merupakan penjuru (focal point) diplomasi DPR.
"Kami menilai diplomasi parlemen sangat unik dan lebih fleksibel. Di forum-forum parlemen, seperti Inter-Parliamentary Union, mekanisme pengambilan keputusan jauh lebih demokratis dan adil daripada di DK PBB. Kami beberapa kali berhasil mengajukan resolusi di berbagai forum parlemen yang menguntungkan isu Palestina," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).
Politikus Partai Gerindra mencatat setidaknya CEIRPP menyampaikan lima hal penting. Pertama, apresiasi kepada Indonesia terutama DPR atas dukungan luar biasanya terhadap perjuangan bangsa Palestina yang ini menjadi perhatian komunitas global. Kedua, pujian terkait konsistensi Indonesia yang kukuh menolak keras hubungan diplomatik dengan Israel. Ketiga, permintaan agar DPR melakukan lobi-lobi tingkat tinggi ke negara-negara yang belum mengakui kenegaraan Palestina terlebih Indonesia sebagai pemimpin kultural ASEAN.
"Keempat, mendorong parlemen sebagai center of excellence untuk menguatkan kesadaran ke semua lini masyarakat terkait isu Palestina. Kelima, menekankan prioritas saat ini adalah menghentikan secepatnya aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza," kata Fadli Zon.
Fadli Zon mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menunjukkan kepercayaan CEIRPP kepada Parlemen Indonesia sebagai mitra strategis bagi perjuangan bangsa Palestina. Sudah sepatutnya semua komponen masyarakat Indonesia, termasuk DPR teguh berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Tanpa sedikit pun keraguan,seluruh elemen bangsa Indonesia mendukung penuh CEIRPP.
Menurut Fadli Zon, BKSAP DPR sangat antusias bekerja sama dengan CEIRPP yang mengemban misi sangat krusial yaitu memulihkan hak-hak dasar rakyat Palestina, bekerja untuk perdamaian, dan memobilisasi bantuan bagi rakyat Palestina. BKSAP merupakan penjuru (focal point) diplomasi DPR.
"Kami menilai diplomasi parlemen sangat unik dan lebih fleksibel. Di forum-forum parlemen, seperti Inter-Parliamentary Union, mekanisme pengambilan keputusan jauh lebih demokratis dan adil daripada di DK PBB. Kami beberapa kali berhasil mengajukan resolusi di berbagai forum parlemen yang menguntungkan isu Palestina," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).
Politikus Partai Gerindra mencatat setidaknya CEIRPP menyampaikan lima hal penting. Pertama, apresiasi kepada Indonesia terutama DPR atas dukungan luar biasanya terhadap perjuangan bangsa Palestina yang ini menjadi perhatian komunitas global. Kedua, pujian terkait konsistensi Indonesia yang kukuh menolak keras hubungan diplomatik dengan Israel. Ketiga, permintaan agar DPR melakukan lobi-lobi tingkat tinggi ke negara-negara yang belum mengakui kenegaraan Palestina terlebih Indonesia sebagai pemimpin kultural ASEAN.
"Keempat, mendorong parlemen sebagai center of excellence untuk menguatkan kesadaran ke semua lini masyarakat terkait isu Palestina. Kelima, menekankan prioritas saat ini adalah menghentikan secepatnya aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza," kata Fadli Zon.
(abd)
Lihat Juga :
