Mulai Memanas, Kursi Pimpinan MPR Akan Digodok Antarparpol

JAKARTA - Perebutan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghangat setelah pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyebut dirinya siap menjadi ketua MPR langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan Partai Golkar yang diperkirakan bakal menjadi pemenang kedua Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lebih pantas menduduki kursi ketua MPR. Partai NasDem bahkan mengincar posisi serupa. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani mengatakan, penentuan kursi pimpinan MPR dilakukan berdasarkan sistem paket yang terdiri atas lima pimpinan MPR.

Terdiri atas satu DPD dan empat dari parpol. "Itu akan bermusyawarah di antara partai-partai koalisi masing-masing," ujar Asrul Sani di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Hingga saat ini, kata Asrul, belum ada pembicaraan di internal parpol koalisi. Bahkan, menurutnya, bukan tidak mungkin kalau nanti ada parpol di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Mengenai kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi parpol pendukung pemerintah setelah 22 Mei, Asrul mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan dan pembicaraan. Disinggung mengenai kursi kabinet setelah terpilihnya Jokowi-Kiai Ma'ruf, Asrul mengatakan PPP mengharapkan ada tambahan jatah menteri.

Alasannya, pada era Kabinet Indonesia Kerja, PPP hanya mendapatkan satu kursi menteri yakni Mengeri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Kalau dulu, 2014 PPP kan tidak ikut lelah, langsung menikmati saja. Kalau ini kan PPP ikut berjuang bersama-sama di awal. Bahkan PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi," katanya.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap bernegosiasi dengan partai-partai yang menginginkan kursi pimpinan MPR, termasuk dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Seperti diketahui beberapa hari terakhir ini beberapa partai mengungkapkan keinginannya untuk menduduki posisi-posisi pimpinan MPR. Perebutan ini terjadi setelah kursi pimpinan DPR diincar PDI Perjuangan sebagai pemilik suara terbanyak di Parlemen.

Dalam perebutan kursi pimpinan MPR, selain PKB dan Golkar, NasDem juga menginginkannya. “Ya, kita lagi berembuklah. Jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa. Nanti kita tentu pada akhirnya kita bawa dalam rapat koalisi,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka kemarin.

Saat ditanyakan siapa nama yang akan diusulkan sebagai ketua MPR, dia mengatakan belum dapat memastikan itu. Dia masih menunggu usulan Golkar. “Belum, belum. Kita nanti akan nunggu Golkar siap. Cocok-cocokkan,” ucapnya. Muhaimin mengatakan, ketua MPR dan DPR akan lebih baik jika perpaduan antara partai nasionalis dan religius.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada periode sekarang. Di mana pimpinan DPR dari partai nasionalis, sementara pimpinan MPR dari partai religius. “Ya, tentu kan dulu ketua DPR dari nasionalis Novanto, Bambang Soesatyo, Ketua MPR dari agamais Zulkifli Hasan. Nah, komposisi nasional-religius jadi pertimbangan juga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Muhaimin menyatakan siap ditempatkan di kabinet sebagai menteri ataupun sebagai ketua MPR. Namun, dia merasa enggan jika kembali menjabat sebagai wakil MPR. “Jadi apa pun siap. Sekarang pun jadi wakil ketua MPR, masa wakil ketua MPR lagi,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai pemilik jumlah suara kedua terbanyak, Partai Golkar sudah seharusnya memperoleh kursi ketua MPR. Sebagaimana Muhaimin, Airlangga pun siap berkonsultasi dengan partai-partai lain. Menurutnya, di internal Golkar ada beberapa nama yang siap. “Nanti nama kita akan dikonsultasikan dengan partai-partai yang lain,” katanya.

Airlangga menilai pola pembagian kursi ketua MPR dan DPR diserahkan kepada partai pemenang pemilu. Jika PDI Perjuangan dengan suara terbanyak mengambil DPR, maka Golkar mendapatkan ketua MPR. “Kita kan pola seperti dulu Pak Agung Laksono, Golkar jadi ketua DPR, ketua MPR dari PDI Perjuangan. Jadi pola semacam itu,” ungkapnya.

Dimintai tanggapan posisi ketua DPR yang kemungkinan diserahkan kepada Puan Maharani, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa sebagai ibu dari Puan Maharani, dirinya mengaku merasa senang. Namun, menurutnya, hal ini masih harus dirapatkan terlebih dahulu.

“Saya sebagai ibunya, tentunya senang. Tetapi, seperti tadi saya katakan, tunggu dulu, kami harus rapatkan karena kan bukan hanya ketua saja kan, ada wakilnya, lalu kan nanti di DPR itu kan ada juga komisi-komisi. Karena sudah ada Undang-Undang MD3, jadi di situlah kami akan pasti berbicara,” pungkasnya.