Sinergi Ulama dan Umara Penting Bangun Kesepahaman Hadapi Tantangan
Jum'at, 28 Juni 2024 - 19:27 WIB
loading...
Presiden Lajnah Tanfidziyah (Komite Eksekutif) Sarekat Islam Indonesia (SII), KH. Muflich Chalif Ibrahim. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ulama dan umara bisa diibaratkan seperti dua sisi dari sebuah koin. Keduanya memiliki nilai karena keterkaitan serta kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Pandangan yang menganggap golongan ulama perlu menjauhi ulil amri, justru akan melahirkan polarisasi tak berujung di masyarakat.
Presiden Lajnah Tanfidziyah (Komite Eksekutif) Sarekat Islam Indonesia (SII), KH. Muflich Chalif Ibrahim menjelaskan, ulama dan umara penting untuk berkolaborasi dan membangun kesepahaman. Hal ini bertujuan untuk menjawab segala bentuk tantangan Indonesia sebagai suatu bangsa, khususnya dalam membendung pengaruh ideologi transnasional yang perlahan menggerus nilai-nilai kearifan lokal.
"Pemerintah Indonesia serta tokoh agama dan para ulama, perlu membangun kesepakatan kesepahaman bersama dengan optimal. Ini dilakukan agar Indonesia dapat menghadapi tantangan dan gelombang perubahan dunia di depan mata. Tantangan zaman ini seringkali datang begitu cepat dan mengancam siapa pun yang tidak siap beradaptasi," kata KH Muflich di Bogor, Jumat (28/6/2024).
Menurutnya, pemerintah harus mengikutsertakan para ulama dan cendekiawan dari berbagai kalangan dan golongan, sehingga komunikasi dan jalinan kerja sama yang efektif dari semua unsur bangsa dapat terbentuk. Hal ini penting untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945.
KH Muflich juga bercerita tentang dinamika hubungan ulama dan umara di Indonesia. Walaupun terdapat beragam perbedaan pendapat di masing-masing pihak, keduanya dapat memainkan peran pengawasan pada jalannya roda pemerintahan. Ada masanya ulama sepakat dengan program umara atau Pemerintah Indonesia, ada pula saat di mana keduanya saling berbeda pandangan.
Fungsi pengawasan yang baik akan tetap berlangsung apabila antara para ulama dan unsur pemerintahan negara, masih teguh memegang konsensus bangsa Indonesia. KH Muflich meyakini antara ulama dan umara dapat saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran.
"Pengawasan, dalam konteks relasi ulama dan umara, akan membentuk hubungan mutualisme dan tidak sekadar saling cari-mencari kelemahan dan kesalahan satu dengan yang lainnya, melainkan untuk tujuan yang lebih besar dan lebih luhur dari itu, yaitu kemaslahatan rakyat Indonesia. Justru pada era awal kemerdekaan Indonesia, tidak ada pemisahan atau dikotomi ulama dan umara. Pada masa itu, seorang ulama juga berperan sebagai umara, begitu pun sebaliknya. Perbedaan pandangan itu lumrah, sepanjang semua pihak tetap berprinsip dan berpegang pada nilai-nilai konstitusi negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila," katanya.
Presiden Lajnah Tanfidziyah (Komite Eksekutif) Sarekat Islam Indonesia (SII), KH. Muflich Chalif Ibrahim menjelaskan, ulama dan umara penting untuk berkolaborasi dan membangun kesepahaman. Hal ini bertujuan untuk menjawab segala bentuk tantangan Indonesia sebagai suatu bangsa, khususnya dalam membendung pengaruh ideologi transnasional yang perlahan menggerus nilai-nilai kearifan lokal.
"Pemerintah Indonesia serta tokoh agama dan para ulama, perlu membangun kesepakatan kesepahaman bersama dengan optimal. Ini dilakukan agar Indonesia dapat menghadapi tantangan dan gelombang perubahan dunia di depan mata. Tantangan zaman ini seringkali datang begitu cepat dan mengancam siapa pun yang tidak siap beradaptasi," kata KH Muflich di Bogor, Jumat (28/6/2024).
Menurutnya, pemerintah harus mengikutsertakan para ulama dan cendekiawan dari berbagai kalangan dan golongan, sehingga komunikasi dan jalinan kerja sama yang efektif dari semua unsur bangsa dapat terbentuk. Hal ini penting untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945.
KH Muflich juga bercerita tentang dinamika hubungan ulama dan umara di Indonesia. Walaupun terdapat beragam perbedaan pendapat di masing-masing pihak, keduanya dapat memainkan peran pengawasan pada jalannya roda pemerintahan. Ada masanya ulama sepakat dengan program umara atau Pemerintah Indonesia, ada pula saat di mana keduanya saling berbeda pandangan.
Fungsi pengawasan yang baik akan tetap berlangsung apabila antara para ulama dan unsur pemerintahan negara, masih teguh memegang konsensus bangsa Indonesia. KH Muflich meyakini antara ulama dan umara dapat saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran.
"Pengawasan, dalam konteks relasi ulama dan umara, akan membentuk hubungan mutualisme dan tidak sekadar saling cari-mencari kelemahan dan kesalahan satu dengan yang lainnya, melainkan untuk tujuan yang lebih besar dan lebih luhur dari itu, yaitu kemaslahatan rakyat Indonesia. Justru pada era awal kemerdekaan Indonesia, tidak ada pemisahan atau dikotomi ulama dan umara. Pada masa itu, seorang ulama juga berperan sebagai umara, begitu pun sebaliknya. Perbedaan pandangan itu lumrah, sepanjang semua pihak tetap berprinsip dan berpegang pada nilai-nilai konstitusi negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila," katanya.
Lihat Juga :
